Corenews.id
No Result
View All Result
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Metropolitan
    • Daerah
  • Politik
    • Pemilu
  • Hukum
  • Pariwara
  • Bisnis
    • Keuangan
    • Ekonomi
    • Properti
    • Pasar Modal
  • Tekno
  • Gaya Hidup
  • Humaniora
  • Olah Raga
  • Tokoh
  • Opini
Corenews.id
No Result
View All Result

Jokowi ‘Sawer’ KPU dengan Kenaikan Insentif hingga 50 Persen

by Redaksi
21 Agustus 2024 | 11:16
in Nasional
Jokowi Insentif KPU

Foto: Setkab.go.id

Bagikan sekarang:

Jakarta, CoreNews.id – Presiden Joko Widodo memberikan kenaikan insentif hingga 50 persen dengan nilai mencapai Rp77,6 juta untuk Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochamad Afifuddin setelah Pemilu Serentak 2024. Pemberian insentif itu diresmikan melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2024. Insentif juga diberikan kepada para komisioner KPU RI.

“Besaran insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) bagi: a. Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum dengan rincian: 1. Ketua sebesar Rp77.625.000,00 (tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan 2. Anggota sebesar Rp67.500.O00,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah),” bunyi pasal 2 Perpres Nomor 86 Tahun 2024.

Perpres itu menyebut insentif Pemilu Serentak 2024 untuk ketua KPU provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Rp32,4juta. Para komisioner KPU tingkat provinsi mendapatkan insentif Rp27 juta.

Ketua KPU kabupaten/kota bakal mendapat insentif Rp21,6 juta. Adapun komisioner KPU lainnya di tingkat kabupaten/kota mendapat Rp16,2 juta.

Insentif Pemilu Serentak 2024 juga diberikan kepada para aparatur sipil negara (ASN) di KPU berbagai tingkatan. Pejabat eselon mendapat Rp58,17 juta, sedangkan pejabat eselon Ib mendapat Rp41,39 juta.

Pejabat eselon IIa dan pejabat fungsional utama mendapatkan Rp29,44 juta. Pejabat eselon IIb mendapat Rp23,34 juta. Pejabat eselon IIIa dan pejabat fungsional madya mendapat Rp17,12 juta.

Pejabat eselon IVa dan pejabat fungsional muda mendapat Rp10,36 juta. Adapun pejabat pelaksana dan pejabat fungsional pertama mendapat Rp6,63 juta.

“Insentif diberikan 1 (satu) kali dan dibayarkan setelah penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024,” bunyi pasal 3 perpres tersebut.

READ  Biaya Haji Turun Rp 4 Juta, Prabowo Minta Lebih Murah dari Malaysia
Tags: JokowiKPU
Previous Post

Jadi Calon Tunggal, Bahlil Dipastikan Jadi Ketum Golkar

Next Post

Prabowo Dilantik Presiden, PM Australia Disebut Bakal Hadir

Next Post
Prabowo Kunjungi IKN

Prabowo Dilantik Presiden, PM Australia Disebut Bakal Hadir

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PARIWARA

menaker-pmsm-pengembangan-sdm-human-capital-2026

SDM dan AI Jadi Penentu Produktivitas Perusahaan

29 Oktober 2026 | 20:00
phe-raih-empat-penghargaan-top-grc-awards-2026

PHE Sabet Empat Penghargaan TOP GRC Awards 2026

10 September 2026 | 09:00
108-perusahaan-raih-top-grc-awards-2026

108 Perusahaan Raih Penghargaan TOP GRC Awards 2026

9 September 2026 | 19:00
pelatihan-itsm-msi-institute-juli-2026

MSI Institute Gelar Pelatihan IT Service Management, Bekali Profesional Kuasai Tata Kelola Layanan TI Berbasis ITSM

3 Juli 2026 | 16:00
Transformasi Digital Konsisten, Hanwha Life Raih TOP Digital Awards 2025 Level Stars 5

Transformasi Digital Konsisten, Hanwha Life Raih TOP Digital Awards 2025 Level Stars 5

22 Desember 2025 | 17:00
Perumda Air Minum Kota Padang TOP Digital Awards 2025

Mengalirkan Inovasi, Menyemai Layanan: Perumda Air Minum Kota Padang Kembali Raih TOP Digital Awards

5 Desember 2025 | 09:00

POPULER

Menurut Ketua DPW TBBR Provinsi Kalimantan Utara, Mangku Muriono Ibit (10/11/2026), penghapusan pengecualian pembukaan lahan berdasarkan kearifan lokal berpotensi mengancam keberlangsungan tradisi berladang yang diwariskan secara turun-temurun. Kebijakan tersebut juga dikhawatirkan mempersempit ruang hidup masyarakat adat Dayak di Kalimantan.

Masyarakat Dayak Kaltara Tolak Uji Materiil Pasal Kearifan Lokal Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar

11 November 2026 | 03:23
Menurutnya kembali, kini perusahaan asuransi perlu mengevaluasi ketahanan kinerja keuangan melalui sejumlah indikator, terutama tingkat solvabilitas, likuiditas, dan efisiensi operasional. Dalam kondisi tersebut, keputusan perusahaan untuk merevisi turun target pertumbuhan aset maupun premi dinilai sebagai langkah yang rasional dan prudent. Terlebih, industri tengah menghadapi pengetatan regulasi permodalan OJK serta perubahan preferensi pasar terhadap produk asuransi

Pengamat: Realistis OJK Pangkas Target Pertumbuhan Aset Asuransi

10 November 2026 | 17:00
KPK Periksa 4 ASN Cirebon dan Tetapkan GM Hyundai sebagai Tersangka Suap PLTU

KPK Telusuri Dugaan Aliran Uang Proyek Kereta Sumsel ke Pejabat Kemenhub

10 November 2026 | 15:01
prabowo-anugerahkan-gelar-pahlawan-nasional-2026

Prabowo Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional Hari Ini

10 November 2026 | 13:00
Registrasi Indonesia Supply Chain 2026 Resmi Dibuka, Hadirkan Inovasi Teknologi Logistik dan Supply Chain

Registrasi Indonesia Supply Chain 2026 Resmi Dibuka, Hadirkan Inovasi Teknologi Logistik dan Supply Chain

9 November 2026 | 11:19
giring-raja-juli-isyana-mundur-dari-psi

Tiga Politisi PSI Mundur, Giring dan Raja Juli Fokus Pemerintahan

10 November 2026 | 09:00
  • Redaksi Corenews.id
  • Pedoman Media Siber
  • Email Login

Corenews.id | All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Metropolitan
    • Daerah
  • Politik
    • Pemilu
  • Hukum
  • Pariwara
  • Bisnis
    • Keuangan
    • Ekonomi
    • Properti
    • Pasar Modal
  • Tekno
  • Gaya Hidup
  • Humaniora
  • Olah Raga
  • Tokoh
  • Opini

Corenews.id | All Rights Reserved