Jakarta, CoreNews.id – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan pihaknya masih belum dapat mengkonfirmasi kebenaran informasi dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) karena masih dilakukan pendalaman.
“Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti, sebagaimana dikutip dari sejumlah pemberitaan media nasional, Rabu (18/9/2024).
Sebelumnya, beredar informasi berupa tangkapan layar akun Bjorka yang menjual 6 juta data NIK dan NPWP. Data tersebut dijual di sebuah forum seharga 10.000 dollar AS atau setara Rp 153 juta (kurs Rp 15.300).
Dalam sampel data yang dibagikan akun Bjorka, terdapat nama Presiden Jokowi dan anak-anaknya yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Kemudian ada juga nama menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, hingga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
