Jakarta, CoreNews.id — Komisi VI DPR RI mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan mempertahankan HGBT di bawah 6 dolar per MMBTU untuk menjaga ketersediaan pupuk bagi masyarakat. Ketersediaan gas dan harga yang terjangkau menjadi faktor penting dalam mendukung target pemerintah dalam mencapai swasembada pangan nasional.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini dalam RDP Komisi VI DPR RI, (2/11/2024). Anggia Ermarini juga mengatakan bila pada akhir tahun 2024 ini, pemerintah perlu memastikan keberlanjutan kebijakan HGBT untuk Pupuk Indonesia.
Sementara itu Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyatakan jika hingga 30 November 2024, realisasi penyaluran pupuk subsidi mencapai 6,7 juta ton. Sementara itu berdasar kontrak, realisasi penyaluran ini sudah mencapai 88,9%. Di akhir tahun, 7,5 juta ton bisa dipastikan akan tercapai, atau tercapai 100 persen. Secara umum, Pupuk Indonesia memiliki kapasitas produksi mencapai 14,5 juta ton. Rinciannya 9,4 juta ton untuk urea dan 4,6 juta ton pupuk NPK.*
