Jakarta, CoreNews.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp3,63 triliun untuk tahun 2026 dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI. Mayoritas dana itu dialokasikan untuk belanja pegawai, termasuk gaji bagi 1.324 CPNS dan 12.513 tenaga honorer yang akan diangkat menjadi PPPK.
“Usulan paling banyak adalah untuk kepentingan tambahan anggaran belanja pegawai,” ujar Nusron, Rabu (9/7/2025).
Nusron juga menyoroti keberadaan tenaga honorer non-inti seperti satpam, sopir, pramusaji, dan office boy yang masih berstatus outsourcing. Kelompok ini belum masuk dalam pengangkatan PPPK karena tidak memenuhi kriteria dari Kementerian PANRB, namun tengah menggalang aspirasi dan berpotensi mengadu ke DPR.
“Ini tidak termasuk yang lagi pada protes… yang tidak masuk dalam ketentuan Menpan RB, yang dianggap non-inti,” tegasnya.
Selain itu, Nusron meminta tambahan Rp1,83 triliun untuk mempercepat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang masih menyisakan sekitar 15 juta hektare lahan belum terdaftar.
“Gunanya untuk apa? Untuk tambahan PTSL… karena ini masih ada kekurangan, PTSL itu masih kurang 15 juta hektare,” jelasnya.
Untuk program penataan ruang, kementerian juga mengusulkan tambahan Rp33,94 miliar guna mendukung percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
