Jakarta, CoreNews.id – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan dua gugatan uji materiil terhadap UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tidak dapat diterima. Putusan dibacakan pada Kamis (17/7/2025) di Gedung MK, Jakarta.
Gugatan Pertama (No. 21/PUU-XXIII/2025) diajukan oleh Juhaidy Rizaldy Roringkon. Ia meminta MK melarang menteri dan wakil menteri merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN maupun perusahaan swasta.
Namun, permohonan gugur karena pemohon meninggal dunia pada 22 Juni 2025.
“Mengingat syarat lain yang juga dipenuhi dapat diberikan kedudukan hukum oleh Pemohon adalah apabila permohonan dikabulkan maka anggapan hak konstitusional yang dialami Pemohon tidak lagi terjadi atau tidak lagi akan terjadi. Dengan demikian, karena Pemohon telah meninggal dunia maka seluruh syarat anggapan kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum yang bersifat kumulatif tidak terpenuhi oleh Pemohon,” kata Wakil Ketua MK Saldi Isra.
Gugatan Kedua (No. 35/PUU-XXIII/2025) diajukan oleh Vito Jordan Ompusunggu dkk. Mereka meminta MK melarang menteri merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik. Gugatan ditolak karena tidak mampu menunjukkan kerugian hak konstitusional yang jelas akibat pasal yang digugat.
Upaya hukum warga negara untuk menghapus rangkap jabatan menteri sebagai komisaris BUMN atau pengurus parpol tidak berhasil di MK. Salah satunya karena faktor administratif, yakni wafatnya pemohon dan lainnya karena kurang kuatnya argumen konstitusional.
