Jakarta, CoreNews.id — Peraturan OJK (POJK) Nomor 36 Tahun 2025 mengenai Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan yang diundangkan pada 22 Desember 2025, akan berlaku tiga bulan setelah diundangkan. POJK itu dihadirkan untuk mengatasi kecenderungan overutilization layanan kesehatan, adanya perkembangan yang sangat tinggi untuk tren inflasi kesehatan (medical inflation), dan adanya kenaikan premi per polis asuransi kesehatan yang signifikan, yaitu 43,01% pada 2023 ke 2024.
Hal tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam konferensi pers RDK OJK, (9/1/2025). Menurut Ogi, terdapat sejumlah poin ketentuan dalam POJK tersebut.
Diantaranya, asuransi wajib menyediakan produk asuransi kesehatan tanpa fitur pembagian risiko, asuransi juga bisa menyediakan produk asuransi kesehatan dalam fitur pembagian risiko baik dalam bentuk co-payment dan/atau deductible sepanjang memenuhi prinsip kehati-hatian dan ketentuan yang ditetapkan. Selain itu, terdapat ketentuan risk sharing dalam bentuk co-payment yang ditanggung pemegang polis sebesar 5% dengan batas maksimum sebesar Rp 300.000 untuk rawat jalan dan Rp 3 juta untuk rawat inap.
Melalui POJK tersebut pula, terdapat 3 hal yang ingin ditekankan OJK. Yaitu, penguatan peran dan tanggung jawab semua pihak dalam ekosistem asuransi kesehatan, antara lain terlaksananya koordinasi antara penyelenggara jaminan atau Coordination of Benefit (CoB). Penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang memadai dalam penyelenggaraan lini usaha asuransi kesehatan, antara lain melalui kewajiban perusahaan dalam pelaksanaan telaah utilisasi atau utilization review. Terakhir, penguatan perlindungan terhadap pemegang polis, termasuk melalui kejelasan manfaat struktur produk dan pengendalian risiko klaim agar keberlangsungan produk tetap terjaga.*
