Jakarta, CoreNews.id – Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membebaskannya bersama tiga terdakwa lain dalam perkara dugaan penghasutan demonstrasi Agustus 2025. Ia menilai putusan tersebut menunjukkan keberanian serta kebijaksanaan hakim dalam menegakkan prinsip hak asasi manusia dan demokrasi.
“Terima kasih kepada majelis hakim yang telah menggunakan prinsip hak asasi manusia, demokrasi, dan kebebasan berpendapat dalam putusannya,” kata Delpedro setelah sidang pembacaan putusan di PN Jakarta Pusat, Jumat, 6/3/2026.
Selain Delpedro, tiga terdakwa lain yang divonis bebas adalah Muzaffar Salim, Syahdan Husein, dan Khariq Anhar. Majelis hakim menyatakan para terdakwa tidak terbukti bersalah dalam dakwaan alternatif yang diajukan jaksa penuntut umum.
Hakim Ketua Harika Nova Yeri menyatakan dalam persidangan jaksa tidak mampu menghadirkan bukti kuat yang menunjukkan adanya manipulasi, fabrikasi, atau rekayasa fakta oleh para terdakwa. Karena itu, majelis memerintahkan jaksa untuk memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.
Kasus ini bermula dari tuduhan bahwa Delpedro dan rekan-rekannya mengunggah sekitar 80 konten kolaborasi di media sosial pada 24–29 Agustus 2025. Konten tersebut dianggap menghasut pelajar untuk ikut demonstrasi yang berujung kericuhan di sejumlah lokasi, termasuk di depan Gedung DPR RI dan Polda Metro Jaya.
Salah satu unggahan yang menjadi dasar dakwaan adalah poster bantuan hukum bagi pelajar yang mengikuti aksi demonstrasi. Jaksa menilai konten tersebut berpotensi memicu aksi anarkis.
Namun majelis hakim berpendapat unggahan tersebut merupakan bentuk ekspresi simbolik dan solidaritas kemanusiaan sebagai aktivis hak asasi manusia. Menurut hakim, konten itu tidak dapat diartikan sebagai ajakan melakukan kerusuhan.
Delpedro berharap putusan tersebut menjadi preseden bagi perkara serupa di berbagai daerah. Ia juga meminta jaksa tidak menempuh upaya hukum lanjutan seperti banding atau kasasi.
“Semoga ini menjadi putusan akhir yang menjaga demokrasi dan kebebasan berpendapat,” ujarnya.
