Jakarta, CoreNews.id – Wacana penerapan kerja dari rumah atau work from home (WFH) kembali mengemuka dan disebut akan segera diterapkan setelah Lebaran. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan layanan esensial tetap berjalan normal meski kebijakan tersebut diberlakukan.
Tito menegaskan, skema WFH bukan hal baru bagi pemerintah maupun pemerintah daerah (pemda). Pengalaman selama pandemi Covid-19 menjadi acuan bahwa sistem ini dapat berjalan tanpa mengganggu layanan publik.
“No problem. Pemda juga sudah punya banyak pengalaman. Hanya saja karena ada kepala daerah baru, nanti akan diberikan penjelasan terkait pelaksanaan WFH,” ujar Tito usai konferensi pers di Jakarta, Rabu, 25/3/2026.
Ia menekankan, sektor-sektor vital seperti transportasi, layanan darurat, rumah sakit, hingga kebersihan akan tetap beroperasi seperti biasa.
“Hal-hal yang esensial seperti angkutan, layanan emergensi, rumah sakit, dan kebersihan harus tetap jalan,” kata dia.
Tito mengungkapkan, pembahasan terkait kebijakan WFH telah dilakukan bersama sejumlah kementerian dan lembaga. Namun, keputusan final masih menunggu laporan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Salah satu skema yang tengah dikaji adalah penerapan WFH satu hari dalam satu pekan. Meski demikian, pemerintah belum memutuskan hari apa yang akan dipilih.
“Nanti hasil rapat akan dilaporkan ke Presiden. Hari apa yang dipilih, itu nanti diputuskan,” ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah berencana menerapkan WFH sebagai langkah penghematan energi di tengah kenaikan harga minyak dunia. Kebijakan ini direncanakan berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan diimbau untuk sektor swasta.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa keputusan terkait kebijakan WFH telah diambil dan akan segera diumumkan secara resmi.
“Sudah diputuskan, nanti diumumkan. Bukan saya yang menyampaikan, nanti Pak Menko Perekonomian,” ujar Purbaya.
Ia juga menanggapi target penghematan bahan bakar minyak (BBM) hingga 20 persen melalui kebijakan tersebut. Menurutnya, dampak WFH tidak bisa dilihat dari satu sisi saja.
Purbaya menilai peningkatan aktivitas ekonomi justru berpotensi mendorong penerimaan negara, seiring meningkatnya konsumsi dan aktivitas bisnis.
“Kalau ekonomi aktif, bisnis naik, konsumsi naik. Pajak juga ikut naik, itu menguntungkan,” kata dia.
Terkait opsi penerapan WFH pada hari Jumat, pemerintah mempertimbangkan dampaknya yang dinilai paling kecil terhadap produktivitas kerja.
“Jumat itu jam kerjanya paling pendek, jadi dampak ke produktivitas dianggap paling kecil,” ujarnya.
Meski demikian, Purbaya belum memastikan apakah kebijakan WFH akan bersifat wajib bagi sektor swasta atau hanya berupa imbauan.
“Pemerintahan wajib. Swasta mungkin imbauan, tapi belum pasti,” kata dia.
