Irawan Djoko Nugroho, Author at Corenews.id

Menurut Jahja, laba BCA ini ditopang pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) yang tumbuh 7,1% yoy menjadi Rp 21,1 triliun. Pendapatan selain bunga juga naik 8,1% yoy mencapai Rp 6,8 triliun, sehingga total pendapatan operasional mencapai Rp 27,9 triliun tumbuh 7,4% yoy.

Jakarta, CoreNews.id — Laba sebesar Rp 14,1 triliun atau meningkat 9,8% secara yoy pada kuartal I-2025 dibukukan PT Bank Central...

Menurut Durov kembali, begitu celah itu dibuka, pihak lain mulai dari agen asing hingga peretas juga akan bisa memanfaatkannya. Akibatnya, pesan pribadi warga yang taat hukum pun bisa menjadi terekspos. Karena itu ia menilai pemberlakuan kebijakan itu tidak akan efektif dalam memberantas perdagangan narkoba karena pelaku kejahatan bisa tetap menggunakan aplikasi lain yang lebih kecil dan tidak terpantau.

Telegram Tolak Buka Akses Backdoor

by Irawan Djoko Nugroho

23 April 2025 | 15:32

Jakarta, CoreNews.id — Telegram menolak langkah Pemerintah Prancis untuk mendapatkan akses backdoor atau akses khusus ke sistem aplikasi tanpa melalui...

Kesembilan produk makanan olahan mengandung unsur babi tersebut teridentifikasi setelah dilakukan pembuktian melalui uji laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan BPJPH. Dari kesembilan produk tersebut, tujuh produk bersertifikat halal. Di sini, BPJPH memberikan sanksi berupa penarikan produk dari peredaran. Penarikan ini sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Marshmallow Mengandung Babi Masih Beredar di Minimarket

by Irawan Djoko Nugroho

23 April 2025 | 11:52

Jakarta, CoreNews.id — Produk manisan Marshmallow bersertifikat halal mengandung unsur babi (porcine) ternyata masih beredar di pasaran (22/4/2025). Padahal sebelumnya,...

Menanggapi hal tersebut, Pakar Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah menilai, Indonesia perlu merespons dengan tegas semua kritik AS untuk kebijakan ekonomi Indonesia. Tidak hanya penggunaan QRIS, tapi juga penanganan barang bajakan, hingga transparansi subsidi dalam negeri. Kritik tersebut merupakan bentuk tekanan yang berpotensi mengganggu arah kebijakan perdagangan jangka panjang nasional.

Indonesia Diminta Lawan Tekanan AS Soal Ekonomi dan QRIS

by Irawan Djoko Nugroho

23 April 2025 | 10:53

Jakarta, CoreNews.id — Amerika Serikat melalui Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) mengkritik kebijakan ekonomi Indonesia. Dalam dokumen National Trade...

Keputusan Konsorsium Korea Selatan tersebut mendapat tanggapan dari ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin di Jakarta (20/4/2025). Menurut Wijayanto, penyebab Konsorsium Korsel memutuskan tersebut sesungguhnya dikarenakan dua hal, yakni faktor pasar dan lingkungan investasi.

Indonesia Harus Evaluasi Selepas Konsorsium Korsel Batalkan Proyek Rantai Pasok Baterai Rp130 T

by Irawan Djoko Nugroho

21 April 2025 | 11:30

Jakarta, CoreNews.id — Proyek senilai sekitar 11 triliun won (Rp 130,7 triliun) untuk membangun rantai pasokan baterai kendaraan listrik (EV)...

Bila dibandingkan dengan total pelanggaran sepanjang tahun 2024, dicatat senilai 34,8 miliar won. Di mana pengiriman ke AS dicatat mencapai 62 persen. Semua ini dilakukan untuk menghindari tarif yang sudah tinggi pada bulan Januari bahkan sebelum tarif Trump berlaku.

Cina Gunakan Logo ‘Made in Korea’ Untuk Hindari Tarif AS Bahkan Sebelum Tarif Trump

by Irawan Djoko Nugroho

21 April 2025 | 10:42

Seoul, CoreNews.id — Upaya menyamarkan produk asing sebagai ekspor Korea untuk menghindari tarif besar-besaran Presiden AS Donald Trump ditemukan Layanan...

Menurut Sudarnoto, dengan melihat lima tipologi islamofobia, maka penyelesaiannya tidak bisa menggunakan satu pendekatan saja. Harus multi-approach.

MUI Susun Draf RUU Islamofobia

by Irawan Djoko Nugroho

19 April 2025 | 08:09

Jakarta, CoreNews.id — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyusun draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Islamofobia setebal kisaran 100 halaman. Penyusunan draf tersebut...

Hal ini disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid dalam siaran persnya di Jakarta selepas menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara Persatuan Umat Islam (PUI) dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia. Menurut Nusron, negara harus hadir membuka ruang bagi pelaku ekonomi baru

Segelintir Pengusaha Besar Kuasai 46 Persen Lahan HGU dan HGB

by Irawan Djoko Nugroho

19 April 2025 | 07:48

Jakarta, CoreNews.id — Penguasaan lahan di Indonesia pada saat ini terjadi ketimpangan serius. Di mana 46 persen lahan berstatus Hak...

pegawai-bank-indonesia-tewas-lompat-gedung

Modal Asing Keluar dari Pasar Domestik Sebesar Rp 11,96 Triliun pada 14-16 April 2025

by Irawan Djoko Nugroho

18 April 2025 | 19:46

Jakarta, CoreNews.id — Jumlah modal asing dicatat keluar dari pasar keuangan domestik mencapai Rp 11,96 triliun pada periode transaksi 14-16...

Dalam penyesuaian tersebut, misalnya untuk komoditas bijih nikel dicatat naik 4-9 persen. Dari yang sebelumnya (PP Nomor 26 Tahun 2022) tarif tunggal sebesar 10 persen per ton dari harga, kini menjadi multitarif dengan rentang 14–19 persen dari harga mineral acuan (HMA) pada PP Nomor 19 Tahun 2025

PP Penyesuaian Tarif Royalti Minerba Berlaku Mulai 26 April 2025

by Irawan Djoko Nugroho

18 April 2025 | 10:42

Jakarta, CoreNews.id — Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2025 mengatur penyesuaian jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak...