Irawan Djoko Nugroho, Author at Corenews.id

Jakarta, CoreNews.id — Rencana pemerintah untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan (JKN) diminta tidak dilakukan secara terburu-buru. Diperlukan kajian yang bukan...

Dimulai Januari 2025, Bank Indonesia dicatat menyertakan indikator M0 Adjusted dalam laporan likuiditas moneter untuk memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai perkembangan likuiditas, terutama setelah penerapan kebijakan insentif likuiditas kepada sektor perbankan.

Uang Primer Pada Juni 2025 Tumbuh Melambat, Dicatat Sebesar Rp1.957,1 Triliun

by Irawan Djoko Nugroho

7 Juli 2025 | 12:16

Jakarta, CoreNews.id — Posisi uang primer (M0 Adjusted) pada Juni 2025 dicatat sebesar Rp1.957,1 triliun. Jumlah ini tumbuh 8,6% secara...

Menurut Budi, alasan perubahan jadwal tersebut didasarkan pada hari kerja. Artinya tanggal 21 jatuh pada hari Senin, sehingga seluruh Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Desa (Kades), dan pengurus Kopdes dapat hadir melalui via Zoom.

Koperasi Desa Merah Putih Akan Diluncurkan dan Berpusat di Klaten

by Irawan Djoko Nugroho

7 Juli 2025 | 11:55

Jakarta, CoreNews.id — Peluncuran pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan dilakukan pada 19 Juli 2025 dan berpusat di Klaten, Jawa...

Menurut Yassierli, salah satu solusi mengatasi pengangguran adalah menciptakan lapangan kerja lewat program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Pemerintah dicatat menargetkan sebanyak 80.000 kopdes yang beroperasi pada akhir 2025.

1 Juta Lebih Lulusan Universitas di Indonesia Menganggur

by Irawan Djoko Nugroho

2 Juli 2025 | 16:29

Jakarta, CoreNews.id — Lulusan universitas berstatus menganggur dicatat sebanyak 1.010.652 orang berdasarkan data kondisi ketenagakerjaan Indonesia 2025. Selain itu, terdapat...

Sebelumnya, KPK (30/6/2025) dicatat mengumumkan nilai proyek pengadaan mesin EDC sebesar Rp 2,1 triliun dan mencegah sejumlah 13 orang untuk bepergian ke luar negeri.

Dirut Allo Bank Dicegah KPK ke Luar Negeri

by Irawan Djoko Nugroho

2 Juli 2025 | 13:45

Jakarta, CoreNews.id — Direktur Utama PT Allo Bank Indonesia Tbk atau Allo Bank, Indra Utoyo dicegah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)...

Menurut Aan, Kemenhub berkomitmen untuk memastikan kebijakan yang diambil akan bersifat adil, transparan, dan berkelanjutan serta mengedepankan dialog dan keterbukaan dengan semua pemangku kepentingan. Kemenhub selalu menekankan prinsip mencari titik temu yang terbaik, yang tidak hanya memastikan keberlangsungan ekosistem ojek online tetapi juga menjaga kesejahteraan pengemudi dan keterjangkauan layanan bagi masyarakat.

Tarif Ojek Online Naik Belum Final

by Irawan Djoko Nugroho

2 Juli 2025 | 11:45

Jakarta, CoreNews.id — Rencana kenaikan tarif ojek online belum merupakan keputusan final. Kenaikan tarif ojek online masih dalam proses pengkajian....

Bagi para pengguna BI-Fast, nasabah nantinya akan menerima cashback atau mengembalikan biaya transfer BI-Fast sebesar Rp 2.500 per transaksi maksimal tujuh hari kerja setelah tanggal transaksi dan langsung dikreditkan ke rekening nasabah. Program ini berlangsung sepanjang Juni 2025 hingga Agustus 2025

Bebas Biaya Transfer BI-Fast untuk Tabungan Wadiah Bank Muamalat

by Irawan Djoko Nugroho

2 Juli 2025 | 11:10

Jakarta, CoreNews.id — Nasabah tabungan wadiah Bank Muamalat yaitu Tabungan iB Hijrah, Tabungan iB Hijrah Payroll, dan Rekening Tabungan Jemaah...

Menurut Puan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kesekretariatan Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) maupun Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Surat Pemakzulan Gibran Akan Ditelaah dan Diproses DPR

by Irawan Djoko Nugroho

1 Juli 2025 | 16:44

Jakarta, CoreNews.id — Surat pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI beberapa waktu...

Harvey Moeis dinilai terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan atau perekonomian negara Rp 300.003.263.938.131,14 (Rp 300 triliun).

Kasasi di Tolak MA Harvey Moeis Tetap Dihukum 20 Tahun

by Irawan Djoko Nugroho

1 Juli 2025 | 16:02

Jakarta, CoreNews.id — Kasasi Harvey Moeis dalam kasus korupsi pada tata niaga komoditas timah di tolak Mahkamah Agung (MA). Harvey...

Menurut Amran, Investigasi Kementan dilangsungkan pada 6–23 Juni 2025 terhadap 268 sampel beras dari 212 merek yang tersebar di 10 provinsi. Fokus utama adalah parameter mutu seperti kadar air, butir patah, derajat sosoh, dan kadar beras kepala. Hasilnya, sebanyak 85,56 persen beras premium tidak memenuhi standar mutu, 59,78 persen dijual melebihi harga eceran tertinggi (HET), dan 21,66 persen memiliki berat lebih rendah dari yang tertera di kemasan.

Sebanyak 212 Merek Beras Rugikan Konsumen Hingga Rp 99,35 Triliun

by Irawan Djoko Nugroho

30 Juni 2025 | 13:47

Jakarta, CoreNews.id — Sebanyak 212 merek beras yang terbukti melakukan kecurangan mutu dan harga akan segera diumumkan. Berdasar investigasi Kementerian...