Jakarta, CoreNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur PT Finnet Indonesia, Rakhmad Tunggal Afifuddin (RTA), sebagai saksi dalam penyidikan...

Perkumpulan IKLAS (14/10/2025) dalam pernyataannya, mengecam atas ucapan pengisi suara yang mencederai etika dalam bernegara dengan tidak mengutamakan research yang mendalam dan cermat.

Hukum

Ini Tuntutan ke Trans7 Usai Dinilai Hina Pesantren

by Irawan Djoko Nugroho

14 Oktober 2025 | 11:17

Jakarta, CoreNews.id — Pemberitaan Pondok Pesantren Lirboyo dalam program Xpose Uncencored pada Senin, 13 Oktober 2025 dianggap melecehkan Pesantren dan...

Pada sidang praperadilan yang diajukan oleh Nadiem di PN Jaksel, Nadiem dicatat mendapat dukungan sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang. Dalam proses praperadilan sebelumnya, sebanyak 12 tokoh dari mantan pemimpin KPK hingga jaksa agung mengajukan pendapat hukum dalam bentuk sahabat pengadilan (amicus curiae) kepada hakim dalam perkara permohonan praperadilan nomor 119/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel

Hukum

Gugatan Praperadilan Nadiem Resmi Ditolak

by Irawan Djoko Nugroho

13 Oktober 2025 | 15:34

Jakarta, CoreNews.id — Permohonan praperadilan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek)...

Hukum

Edarkan Narkoba dari Dalam Rutan, Ammar Zoni Terancam Hukuman Mati

by Redaksi

10 Oktober 2025 | 08:13

Jakarta, CoreNews.id - Aktor Ammar Zoni kembali berurusan dengan hukum. Meski sedang mendekam di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, ia diduga...

KPK Periksa 4 ASN Cirebon dan Tetapkan GM Hyundai sebagai Tersangka Suap PLTU

Hukum

KPK Bongkar Dugaan Korupsi Kuota Haji Khusus, Uang Mengalir ke Oknum Kemenag

by Miroji

8 Oktober 2025 | 13:55

Jakarta, CoreNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyelidikan dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji khusus. Lembaga antirasuah itu...

Hukum

Kejagung Periksa Petinggi Google Indonesia Terkait Kasus Korupsi Laptop Nadiem

by Redaksi

7 Oktober 2025 | 12:55

Jakarta, CoreNews.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali memeriksa petinggi PT Google Indonesia terkait kasus dugaan korupsi Program Digitalisasi Pendidikan periode...

Menurut Budi, KPK memastikan penyitaan uang tersebut berhubungan dengan dampak diskresi pembagian kuota haji tambahan sebanyak 20 ribu yang dilakukan Kemenag pada tahun 2024. Langkah Kemenag itu membuat jatah kuota haji khusus yang dikelola Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) mengalami kenaikan dari 1.600 menjadi 10 ribu jamaah. Sehingga kenaikannya mencapai 8.400 kuota.

Hukum

Uang Sitaan Kasus Korupsi Kuota Haji Berasal dari 2 Modus

by Irawan Djoko Nugroho

7 Oktober 2025 | 12:37

Jakarta, CoreNews.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui menyita uang perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji 2024 di Kementerian Agama...

Hukum

Kejagung Periksa 11 Saksi Kasus Korupsi Digitalisasi Pendidikan

by Miroji

7 Oktober 2025 | 12:31

Jakarta, CoreNews.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa 11 saksi dalam kasus dugaan korupsi Program Digitalisasi Pendidikan 2019–2022 dengan tersangka MUL....

Hukum

KPK Kembalikan Mobil Alphard Sitaan dari Eks Wamenaker Immanuel Ebenezer

by Miroji

7 Oktober 2025 | 12:00

Jakarta, CoreNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembalikan mobil Toyota Alphard yang sempat disita dari mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel...

Hukum

Terbukti Korupsi, Eks Dirut Taspen Divonis 10 Tahun Penjara

by Redaksi

6 Oktober 2025 | 19:13

Jakarta, CoreNews.id - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada mantan Direktur...