CoreNews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa buronan kasus korupsi Djoko Soegiarto Tjandra pernah bertemu dengan Harun Masiku...

Hukum

Heboh! Dokter PPDS Perkosa Kerabat Pasien di RSHS Bandung

by Redaksi

10 April 2025 | 12:34

Jakarta, CoreNews.id - Kasus pemerkosaan yang melibatkan seorang residen anestesi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) FK Unpad di Rumah Sakit...

Hukum

Guru Besar UGM Dipecat Usai Terbukti Lakukan Pelecehan Seksual

by Redaksi

8 April 2025 | 21:40

Jakarta, CoreNews.id - Universitas Gadjah Mada (UGM) memecat EM, Guru Besar Fakultas Farmasi UGM, setelah terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap...

Hukum

KPK Tegaskan Independensi di BPI Danantara

by Teguh Imam Suyudi

8 April 2025 | 21:00

Jakarta, CoreNews.id - Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menegaskan bahwa keterlibatan KPK dalam Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara...

Prabowo juga mengatakan akan mengambil inisiatif untuk memulai komunikasi dengan pihak-pihak dimaksud dengan berkirim surat sehingga mereka yang pesimistis terhadap masa depan Indonesia bisa melakukan dialog dengannya.

Hukum

Prabowo Ingin Berdialog Dengan Tokoh Pengkritik ‘Indonesia Gelap’

by Irawan Djoko Nugroho

8 April 2025 | 18:14

Jakarta, CoreNews.id — Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan ingin berdialog untuk menyamakan persepsi bersama tokoh-tokoh yang mengusung kritik Indonesia Gelap....

Hukum

KPK Periksa Mantan Anggota Wantimpres DF Terkait Kasus Suap Harun Masiku

by Miroji

26 Maret 2025 | 14:40

CoreNews.id, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Djan Faridz (DF). DF...

Hukum

Polisi Mulai Selidiki Teror Kepala Babi di Kantor Tempo

by Redaksi

23 Maret 2025 | 21:21

Jakarta, CoreNews.id - Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya menyelidiki teror kepala babi ke kantor media Tempo dengan melakukan olah...

Bila pelaku tidak segera ditemukan, maka kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian akan tergerus. Sebaliknya, jika Polri berhasil mengungkap dalang di balik teror ini, kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat. “Peristiwa ini sungguh mempermalukan demokrasi Indonesia. Maka demi penghormatan terhadap demokrasi dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pelaku harus ditemukan dan diproses secara hukum,” pungkasnya

Hukum

Teror Kepada Tempo Merupakan Serangan Terhadap Demokrasi

by Irawan Djoko Nugroho

23 Maret 2025 | 16:15

Jakarta, CoreNews.id — Kiriman kepala babi (19/3/2025) dan bangkai tikus (22/3/2025) di kantor Tempo dinilai sebagai ancaman serius terhadap demokrasi....

Hukum

Pakar UGM: Regulasi Diperlukan untuk Cegah Konflik TNI-Polri

by Miroji

21 Maret 2025 | 14:13

CoreNews.id, Jakarta - Ketua Program Studi Ketahanan Nasional Sekolah Pascasarjana UGM, Prof. Armaidy Armawi, menekankan pentingnya regulasi untuk mencegah konflik...

Setelah direvisi, batas usia pensiun diperpanjang sesuai dengan pangkat prajurit. Pasal 53 Ayat (3) UU TNI baru mencatat batas usia pensiun bintara dan tamtama paling tinggi 55 tahun; perwira sampai dengan pangkat kolonel adalah 58 tahun. Selanjutnya, perwira tinggi bintang 1 adalah 60 tahun. Perwira tinggi bintang 2 paling tinggi 61 tahun. Perwira tinggi bintang 3 adalah 62 tahun. Dan berdasar Pasal 53 Ayat (4), khusus untuk perwira tinggi bintang 4 (empat), batas usia pensiun paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Hukum

Ini Poin Penting Perubahan Dari RUU TNI Jadi UU

by Irawan Djoko Nugroho

21 Maret 2025 | 11:12

Jakarta, CoreNews.id — Revisi Undang-Undang (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi Undang-Undang resmi ditetapkan DPR...