CoreNews.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan 15 Januari sebagai Hari Desa. Ketetapan itu tertuang dalam Keppres Nomor 23 Tahun 2024 tentang Hari Desa yang diteken Jokowi pada Rabu (31/7).
“Menetapkan tanggal 15 Januari sebagai Hari Desa,” demikian diktum kedua dalam Keppres tersebut.
Namun, dalam diktum ketiga menggarisbawahi Hari Desa bukan merupakan hari libur. Penetapan hari desa mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya Keppres.
Dalam pertimbangannya, Jokowi menyebutkan tiga hal. Pertama, desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang langsung melayani masyarakat dengan segala keanekaragaman adat istiadat dan budayanya. Desa juga memiliki peran penting dalam pemerataan kesejahteraan dan memperkokoh bingkai NKRI.
Pertimbangan kedua, memperkuat peran desa dan dalam rangka membangun pemahaman masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan agar menjadikan desa sebagai subjek pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pusat pertumbuhan kebudayaan daerah, serta untuk mempublikasikan kemajuan desa.
“Perlu ditetapkan Hari Desa untuk mengingatkan seluruh elemen bangsa bahwa desa merupakan unsur pemerintahan terdepan dan terdekat dengan masyarakat dalam menjaga NKRI,” demikian lanjut pertimbangan kedua.
Pertimbangan ketiga, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur secara komprehensif mengenai peran dan kedudukan desa pada tanggal 15 Januari 2014.
Maka menjadi momentum yang memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan RI demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
