CoreNews.id, Jakarta – Para tenaga honorer kategori R2 dan R3 memiliki peluang besar diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). KemenPANRB mengeluarkan regulasi baru sebagai solusi atas keresahan honorer terkait formasi dan ancaman pemutusan kerja.
Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan, pentingnya penyelesaian isu honorer sebagai bagian kebijakan pemerintah. “Sudah menjadi komitmen pemerintah bersama legislatif untuk menyelesaikan ini,” kata Rini dalam Rakor Penataan Non-ASN 2024 dikutip dari YouTube @BKNgoidofficial, Selasa, (14/1/2025).
Regulasi baru ini langkah konkret pemerintah memastikan hak honorer R2 dan R3 diakui melalui seleksi PPPK. Agar tidak terlewat, berikut tiga poin penting yang perlu dipahami:
1. Ketentuan Pelamar Seleksi PPPK Tahap II
Honorer yang ingin mengikuti seleksi PPPK Tahap 2 harus memenuhi syarat berikut:
• Tidak lulus seleksi administrasi pada PPPK Tahap 1 atau CPNS tahun anggaran 2024.
• Lolos administrasi pada PPPK Tahap 1 tetapi tidak mengikuti seleksi kompetensi.
• Belum pernah melamar seleksi ASN, baik CPNS maupun PPPK Tahap 1.
2. Ketentuan Honorer Diangkat PPPK Paruh Waktu
Bagi honorer yang gagal seleksi sebelumnya, pemerintah menawarkan opsi PPPK Paruh Waktu dengan ketentuan tertentu:
• Pernah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 tetapi tidak lulus.
• Telah mengikuti semua tahapan seleksi PPPK Tahap 1 atau Tahap 2 namun tidak mendapat formasi.
3. Pengusulan PPPK Paruh Waktu Menjadi PPPK Penuh Waktu
Honorer yang diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu dapat diusulkan jadi PPPK Penuh Waktu, prosesnya tergantung pada:
• Evaluasi kinerja selama masa kontrak kerja satu tahun.
• Ketersediaan anggaran di instansi pemerintah tempat bekerja.
• Persetujuan pengangkatan dari Menteri PANRB berdasarkan kebutuhan dan hasil evaluasi.
Dengan memahami regulasi baru tersebut, honorer R2 dan R3 dapat memanfaatkan peluang ini. Hal ini penting untuk memastikan masa depan karier yang lebih baik dalam lingkup ASN.
