Jakarta, CoreNews.id – Politikus PDIP Aria Bima mengusulkan agar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara segera diisi aktivitas nyata, salah satunya dengan memindahkan kantor-kantor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke wilayah tersebut. Usulan ini disampaikan sebagai respons atas ide NasDem yang menyarankan Wapres Gibran Rakabuming Raka berkantor di IKN.
“Kalau begitu, saya mengusulkan misalnya aktivitas di sana tidak boleh kosong, harus ada. Kalau pemerintahnya belum, bisa diusahakan bagaimana seluruh BUMN itu bisa berkantor di OIKN,” ujar Aria Bima, Senin (21/7/2025).
Ia menilai IKN harus tetap berperan sebagai pusat ekonomi wilayah. “Supaya kita tetap melihat bagaimana ekonomi wilayah di tengah itu hidup dan bagaimana pembangunnya tidak membebani fiskal di Jakarta atau fiskal pusat,” jelasnya.
Aria bahkan menyarankan agar RI meniru China yang punya wilayah khusus untuk kantor BUMN. “Dan dia bisa menjual gedung-gedung di Jakarta ini untuk membangun gedung-gedung BUMN di wilayah IKN… sudah saatnya kayak di China kita punya wilayah yang gedungnya khusus berisi gedung-gedung BUMN,” tegasnya.
Soal usulan Gibran berkantor di IKN, Aria menyebut hal itu sepenuhnya domain Presiden Prabowo. “Distribusi pembagian kerja atau mewakilinya sebagai Wapres seperti apa? Tentu itu penting,” ujarnya.
Menurutnya, IKN juga bisa menjadi proses bertahap menuju Istana Negara. “Kalau toh belum menjadi Istana Negara tidak ada salahnya bisa kita legacy-kan sebagai Istana Presiden… sambil menunggu bagaimana selesainya pembangunan dengan melihat kondisi fiskal kita,” kata Aria.
Sebelumnya, NasDem mengusulkan Wapres Gibran berkantor di IKN dan mendesak pemerintah menerbitkan Keppres agar beberapa kementerian dapat segera aktif di sana. Jika proyek IKN berpotensi mangkrak, NasDem bahkan menyarankan agar IKN diturunkan statusnya menjadi ibu kota Kalimantan Timur.
