Jakarta, CoreNews.id – Nepal, negara di pegunungan Himalaya, sedang dilanda gejolak politik dan kerusuhan yang memprihatinkan. Situasi kacau balau memuncak dengan pengunduran diri Presiden Ram Chandra Paudel dan aksi pembobolan penjara besar-besaran yang menyebabkan sekitar 1.500 tahanan melarikan diri.
Gelombang protes yang dipelopori oleh generasi muda, yang dijuluki “Revolusi Gen Z”, telah menyebar dari ibu kota Kathmandu ke berbagai kota besar di Nepal. Mengutip pemberitaan sejumlah media internasional, aksi unjuk rasa yang dimulai pada Senin (8/9/2025) ini telah berubah menjadi bentrokan brutal dengan aparat keamanan, menewaskan sedikitnya 19 pengunjuk rasa dan melukai ratusan orang lainnya.
Runtuhnya Keamanan: Penjara Dibobol, 1.500 Tahanan Kabur
Salah satu insiden paling dramatis dalam krisis ini adalah dibobolnya Penjara Nakkhu di Lalitpur. Menurut laporan portal berita Khabarhub, sedikitnya 1.500 tahanan berhasil melarikan diri mengambil keuntungan dari kekacauan yang terjadi. Insiden ini memperlihatkan betapa lemahnya kendali keamanan negara di tengah eskalasi protes.
Media setempat juga melaporkan adanya penembakan yang terjadi di gedung markas besar Kepolisian Nepal, semakin menegaskan tingkat ketegangan dan kekerasan yang telah mencapai titik puncak.
Presiden Mundur dan Tuntutan “Revolusi Gen Z”
Di tengah tekanan yang semakin besar, Presiden Nepal, Ram Chandra Paudel, memilih untuk menyatakan mundur. Mundurnya sang presiden merupakan pukulan telak bagi stabilitas pemerintahan Nepal.
Para pengunjuk rasa, melalui sebuah surat permohonan, menyatakan bahwa Nepal kini telah berada di bawah kepemimpinan mereka. Mereka menuntut dua hal utama:
- Pembentukan “pemerintahan sipil yang dipimpin seseorang yang diterima secara universal”.
- Penyelenggaraan pemilu segera untuk membentuk kepemimpinan yang baru dan legitimate.
Jalan Kekerasan dan Pemberlakuan Jam Malam
Situasi menjadi semakin memanas ketika massa berhasil menerobos masuk ke dalam gedung parlemen Nepal. Aksi ini memaksa aparat penegak hukum untuk merespons dengan kekerasan, termasuk menggunakan meriam air, gas air mata, dan bahkan peluru tajam untuk membubarkan kerumunan.
Akibat bentrokan tersebut, otoritas di Kathmandu langsung memberlakukan jam malam di sejumlah distrik kota dalam upaya meredam kerusuhan dan mengembalikan ketertiban.
Latar Belakang: Pemblokiran Media Sosial
Akar kemarahan publik juga dipicu oleh kebijakan pemerintah yang dianggap membungkam kebebasan berekspresi. Pada 4 September lalu, otoritas Nepal memblokir sejumlah situs media sosial ternama yang gagal mendaftar ke Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi sesuai batas waktu yang ditetapkan.
Kebijakan pemblokiran ini menuai kecaman luas dan dianggap sebagai upaya sensor. Pencabutan pemblokiran yang kemudian dilakukan pemerintah menyusul dimulainya protes pada hari Senin terlihat sebagai bentuk panik dan tidak mampu menahan desakan massa.
Krisis di Nepal ini masih terus berkembang. Dunia internasional memantau dengan cermat apakah gejolak yang dipimpin anak muda ini akan berhasil membawa Nepal menuju transisi pemerintahan yang damai atau justru menjerumuskannya ke dalam periode instability yang lebih panjang.
