Jakarta, CoreNews.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal mewajibkan pengajuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) melalui aplikasi MinerbaOne mulai 1 Oktober 2025.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) ESDM Tri Winarno menyampaikan, modul RKAB di MinerbaOne akan resmi diluncurkan setelah beleid turunan berupa peraturan menteri diterbitkan. Saat ini, pemerintah masih melakukan sosialisasi kepada para pemegang izin usaha pertambangan (IUP) minerba.
“Harapan kami pada tanggal 1 Oktober MinerbaOne ini sudah betul-betul bisa digunakan oleh pelaku usaha dan juga kami untuk submit RKAB tahun 2026,” kata Tri dalam Sosialisasi Implementasi Aplikasi MinerbaOne yang disiarkan secara daring, dikutip Kamis (25/9/2025).
Tri menjelaskan, sosialisasi saat ini difokuskan pada pembuatan akun, pengisian feasibility study (FS), serta dokumen amdal. Upaya ini diharapkan membuat proses pengajuan RKAB tahun depan berjalan lebih lancar.
Lebih lanjut, perusahaan yang sudah mendapatkan persetujuan RKAB tetap diwajibkan mengajukan kembali RKAB 2026 lewat MinerbaOne. Kehadiran platform ini disebut menjadi bagian dari transformasi digital perizinan di sektor minerba, dengan mengintegrasikan sejumlah sistem yang ada sebelumnya, seperti MODI (Minerba One Data Indonesia), EPNBP (Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak), dan MOMS (Minerba Online Monitoring System).
“Harapannya dengan MinerbaOne itu betul-betul proses perizinan yang ada di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara utamanya itu dapat berjalan dengan lancar tidak seperti yang tahun-tahun kemarin,” kata Tri.
Tri menambahkan, integrasi sistem menjadi keniscayaan, mengingat jumlah RKAB yang diproses setiap tahun mencapai sekitar 2.000 dokumen.
