Jakarta, CoreNews.id – Penolakan terhadap rencana kehadiran tim senam artistik Israel di Kejuaraan Dunia di Jakarta pada 19–25 Oktober 2025 terus menguat. Pemerintah bersama ormas Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah kompak menolak kedatangan atlet Israel ke tanah air.
Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan menegaskan, penolakan ini sejalan dengan amanat konstitusi yang menolak segala bentuk penjajahan.
“Sebaiknya ditolak karena argumen saya sesuai dengan amanat konstitusi, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan,” ujarnya di Jakarta.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Sudarnoto Abdul Hakim menambahkan, Indonesia harus konsisten dengan sikap politiknya yang tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.
“Komitmen ini jangan diganggu oleh siapapun. Jangan sampai event seperti perlombaan senam justru menimbulkan kemarahan publik dan merusak kepercayaan masyarakat yang selama ini mendukung perjuangan Palestina,” katanya.
Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas menyebut kehadiran atlet Israel akan melukai perasaan rakyat Indonesia.
“Kehadiran atlet Israel tersebut harus ditolak karena bertentangan dengan amanat konstitusi dan akan membuat hati sebagian besar rakyat di negeri ini terluka,” ujarnya dalam keterangan tertulis.
Dari parlemen, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta juga mendesak pemerintah bersikap tegas.
“Pemerintah harus menunjukkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, berpihak pada kemanusiaan, dan sesuai amanat konstitusi,” tegasnya.
Dukungan penolakan juga datang dari pemerintah daerah. Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan tak akan memberi izin atlet Israel datang ke ibu kota.
“Tentang atlet Israel kalau ke Jakarta, tentunya saya tidak mengizinkan,” katanya di Balai Kota.
Pemerintah pusat pun bersuara senada. Menlu Sugiono menyebut penyelenggara kegiatan adalah Persatuan Senam Indonesia (Persani), bukan Kementerian Luar Negeri. Namun, keputusan soal visa menjadi wewenang imigrasi.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi Yusril Ihza Mahendra memastikan tidak akan mengeluarkan visa untuk atlet Israel.
“Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat hadir di Jakarta mengikuti kejuaraan senam artistik dunia,” ujarnya.
Yusril menegaskan kebijakan ini sejalan dengan sikap Presiden Prabowo Subianto yang dalam berbagai forum internasional mengecam kebiadaban Israel terhadap rakyat Palestina.
