Jakarta, CoreNews.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta media massa lebih vokal dalam mengkritik kebijakan pemerintah demi menjaga arah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Ia menilai lesunya ekonomi beberapa waktu lalu turut dipengaruhi oleh meredupnya kritik dari pers.
“Saya sempat diskusi dengan pemred-pemred. Mereka ngeluh bisnis journalism lagi turun. Saya bilang, ya itu karena Anda kemarin-kemarin nggak protes cukup banyak, sehingga ekonomi jatuh, Anda diam aja,” ujarnya dalam acara Run for Good Journalism, dikutip dari Antara, Minggu (16/11).
Purbaya mengatakan media memegang peranan penting sebagai pengawas kebijakan, sehingga kritik menjadi bagian dari mekanisme kontrol publik.
“Ke depan mesti kritik, kasih masukan biar kita enggak jatuh lagi ekonominya. Jadi, ekonomi melambat, jurnalis juga berdosa,” imbuhnya.
Meski demikian, Purbaya optimistis ekonomi nasional kembali menguat pada akhir tahun. Ia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kuartal IV 2025 dapat mencapai 5,5–5,7 persen.
“Saya kira di triwulan IV ekonomi bisa tumbuh di atas 5,5 persen… mungkin 5,6 persen atau 5,7 persen. Yang penting tadinya akan turun ke bawah, kita sudah mulai balik,” ujar Purbaya.
Dewan Pers mencatat Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Indonesia pada 2024 turun menjadi 69,36, merosot dari 71,57 pada tahun sebelumnya. Angka ini merupakan skor terendah sejak 2019.
Tren penurunan telah berlangsung dua tahun berturut-turut. Tahun 2022, IKP mencapai 77,78; kemudian turun 6 poin pada 2023, dan kembali turun pada 2024.
Sementara itu, laporan Reporters Without Borders (RSF) 2025 menempatkan Indonesia pada peringkat 127 dari 180 negara dengan skor 44,13, menunjukkan kondisi kebebasan pers dalam kategori “situasi sulit”.
