Jakarta, CoreNews.id – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP melaporkan 11 anggota Panitia Kerja (Panja) RKUHAP ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR atas dugaan pelanggaran kode etik. Laporan tersebut disampaikan Senin (17/11) dengan dasar bahwa penyusunan RKUHAP dinilai tidak memenuhi standar partisipasi publik sebagaimana diatur dalam UU MD3.
Direktur LBH Jakarta Fadhil Alfathan menyebut koalisi sempat diundang audiensi pada Mei 2025, namun kemudian pertemuan itu dicatat sebagai rapat dengar pendapat umum (RDPU).
“Kami melaporkan sebelas orang, pimpinan, dan anggota Panja dari unsur DPR RI terkait dengan pembahasan RKUHAP,” kata Fadhil.
Ia menilai audiensi itu tidak menghasilkan masukan substansial dalam naskah RKUHAP. “Ya, di situ kami sampaikan berbagai substansi, masukan dan lain sebagainya, tetapi ternyata tidak kunjung ada perubahan ini, ya, substansi begitu,” ujarnya.
Nama-nama yang dilaporkan termasuk Ketua Komisi III Habiburokhman, bersama dua wakil ketua Mohammad Rano Alfath dan Sari Yuliati. Anggota lain yang ikut diadukan adalah Safaruddin, Soedeson Tandra, Muhammad Rahul, Machfud Arifin, Hasbiallah Ilyas, Nasir Djamil, Endang Agustina, dan Hinca Pandjaitan.
Koalisi pelapor terdiri dari sejumlah organisasi, seperti YLBHI, LBH Masyarakat, IJRS, LBH APIK, Lokataru Foundation, ILRC, Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas, dan AJI.
Respons Komisi III
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengaku terkejut dengan laporan tersebut, terutama karena disampaikan setelah pembahasan tingkat pertama RKUHAP rampung.
“Kami heran mengapa klaim tersebut baru muncul hari ini 17 November 2025 atau 4 hari setelah pembahasan tingkat pertama selesai,” kata Habib.
Ia menegaskan tidak ada tindakan pencatutan nama koalisi dalam penyusunan undang-undang.
“Kami tegaskan enggak ada catut mencatut, kami justru berupaya mengakomodir masukan masyarakat sipil,” ujarnya.
