Jakarta, CoreNews.id – Pemerintah Indonesia bersama tujuh negara lainnya mengecam keras keputusan Israel yang menetapkan sebagian wilayah pendudukan di Tepi Barat sebagai “tanah negara”. Sikap tersebut disampaikan para menteri luar negeri dari Indonesia, Mesir, Yordania, Pakistan, Arab Saudi, Qatar, Turki, dan Uni Emirat Arab.
Melalui keterangan resmi Kementerian Luar Negeri RI di platform X, Selasa (17/2/2026), para menteri menyebut langkah tersebut sebagai tindakan ilegal yang berpotensi mempercepat aktivitas permukiman, perampasan lahan, serta memperkuat kendali sepihak Israel atas wilayah Palestina yang diduduki.
Selain menetapkan wilayah sebagai “tanah negara”, Israel juga menyetujui prosedur pendaftaran dan penyelesaian kepemilikan tanah di wilayah pendudukan Tepi Barat untuk pertama kalinya sejak 1967.
Dinilai Langgar Hukum Internasional
Para menteri menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional, khususnya Konvensi Jenewa IV dan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2334. Mereka juga menyatakan keputusan itu bertentangan dengan Opini Penasihat Mahkamah Internasional (ICJ).
Dalam putusan sebelumnya, ICJ menekankan ketidaksahan tindakan yang mengubah status hukum, sejarah, dan demografis wilayah Palestina, serta menegaskan larangan perolehan wilayah melalui kekerasan.
Kebijakan Israel dinilai memaksakan realitas hukum dan administratif baru guna mengonsolidasikan kontrol atas wilayah pendudukan. Langkah tersebut dipandang melemahkan prospek solusi dua negara serta mengancam pembentukan negara Palestina merdeka.
Para menteri juga menyerukan kepada komunitas internasional untuk mengambil langkah tegas menghentikan pelanggaran tersebut, serta mendukung terwujudnya negara Palestina berdasarkan garis perbatasan 4 Juni 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
Sekjen PBB Turut Mengecam
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, turut mengecam keputusan Israel yang mengklasifikasikan sejumlah wilayah pendudukan di Tepi Barat sebagai “tanah negara”.
Melalui juru bicaranya, Stephane Dujarric, Guterres menyampaikan bahwa langkah tersebut berpotensi merampas hak milik warga Palestina dan memperluas kendali Israel atas wilayah tersebut. Ia menegaskan bahwa keberlanjutan kehadiran Israel di wilayah pendudukan bukan hanya bersifat destabilisasi, tetapi juga melanggar hukum internasional sebagaimana diingatkan Mahkamah Internasional.
Guterres menyerukan agar Israel segera membatalkan langkah tersebut dan menjaga satu-satunya jalan menuju perdamaian yang langgeng, yakni solusi dua negara melalui perundingan sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional.
Latar Belakang Pembagian Wilayah
Berdasarkan Perjanjian Oslo II tahun 1993, wilayah Tepi Barat dibagi menjadi tiga area administratif, yakni Area A, B, dan C. Pembagian tersebut awalnya dimaksudkan sebagai pengaturan sementara menuju peralihan kendali kepada Otoritas Palestina.
Area A, sekitar 18 persen wilayah, berada di bawah kendali penuh Otoritas Palestina untuk urusan sipil dan keamanan. Area B (sekitar 22 persen) berada di bawah kendali sipil Palestina dengan keamanan bersama. Sementara Area C yang mencakup sekitar 60 persen wilayah berada di bawah kendali penuh Israel, baik sipil maupun keamanan.
Menurut Komisi Perlawanan Kolonisasi dan Tembok, lembaga pemerintah Palestina, sepanjang 2025 Israel melakukan 538 pembongkaran yang berdampak pada sekitar 1.400 rumah dan bangunan milik warga Palestina. Angka tersebut disebut sebagai peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Situasi ini dinilai semakin mengikis peluang terwujudnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di kawasan.
