Jakarta, CoreNews.id – Kementerian Agama (Kemenag) mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp24,8 triliun untuk tahun 2026. Dana fantastis ini akan difokuskan pada upaya besar: menyetarakan kualitas pendidikan keagamaan dengan sekolah umum di Indonesia.
Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, secara terbuka menyatakan bahwa selama ini masih ada ketimpangan yang signifikan antara madrasah dan sekolah umum. Ia bertekad menghapus jurang perbedaan tersebut.
“Usulan anggaran ini adalah ikhtiar kita untuk menjamin bahwa tidak ada lagi ketimpangan antara madrasah dan sekolah umum,” ujar Menag dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (6/4/2026).
Revitalisasi hingga Digitalisasi Jadi Prioritas
Menag merinci, usulan tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan pada sejumlah program strategis. Yang paling menyita perhatian adalah Revitalisasi Satuan Pendidikan sebesar Rp13,7 triliun dan Digitalisasi Pembelajaran sebesar Rp10,9 triliun.
Selain itu, terdapat alokasi untuk Bantuan Buku Tulis Gratis sebesar Rp159 miliar, dan Program Sekolah Unggul Garuda Transformasi sebesar Rp22,9 miliar.
“Pemerintah harus hadir dan memberikan perhatian yang sama. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara pendidikan di sekolah umum maupun sekolah keagamaan. Semuanya harus setara, karena ini menyangkut hak anak bangsa untuk masa depan mereka,” tegasnya.
7.131 Lembaga Bakal Tersentuh Revitalisasi
Fokus utama dari usulan ini adalah perbaikan sarana dan prasarana (sarpras) yang dinilai mendesak. Anggaran revitalisasi sebesar Rp13,7 triliun direncanakan akan menyasar 7.131 lembaga satuan pendidikan.
Rinciannya terdiri dari:
- 6.973 madrasah
- 128 sekolah Kristen
- 13 sekolah Katolik
- 9 sekolah Hindu
- 8 sekolah Buddha
Menag menyoroti kondisi bangunan madrasah yang saat ini masih banyak membutuhkan perbaikan serius. Menurutnya, kualitas sarpras adalah cerminan nyata keberpihakan negara terhadap pendidikan keagamaan.
Ironis! Jangkauan MBG di Madrasah Masih 10-12 Persen
Sorotan lain yang tak kalah penting adalah ketimpangan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, jangkauan MBG di lingkungan madrasah dan pondok pesantren baru mencapai 10-12 persen. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan sekolah umum yang diproyeksikan segera menyentuh 80 persen.
“Padahal, jika melihat kondisi ekonomi, anak-anak madrasah dan santri di pondok pesantren sangat membutuhkan dukungan ini. Kami berharap jangkauannya ditingkatkan,” ujar Menag.
Ia bahkan menambahkan bahwa pondok pesantren memiliki ekosistem yang paling siap dalam menjalankan program MBG.
“Di pesantren hampir tidak ada kasus risiko kesehatan terkait pangan, karena mereka sudah terbiasa dengan pola dapur mandiri dan makan bersama. Ini adalah model yang sangat aman dan efektif,” pungkasnya.
Menag berharap usulan anggaran sebesar Rp24,8 triliun ini dapat dipahami dan disetujui demi mengakselerasi peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui jalur pendidikan keagamaan yang unggul dan inklusif.
