Corenews.id
No Result
View All Result
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Metropolitan
    • Daerah
  • Politik
    • Pemilu
  • Hukum
  • Pariwara
  • Bisnis
    • Keuangan
    • Ekonomi
    • Properti
    • Pasar Modal
  • Tekno
  • Gaya Hidup
  • Humaniora
  • Olah Raga
  • Tokoh
  • Opini
Corenews.id
No Result
View All Result

Terungkap di Sidang! Hakim Minta Kejagung Telusuri Harta Nadiem Rp4,87 Triliun Lewat TPPU

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menilai penelusuran dugaan kenaikan harta eks Mendikbudristek Nadiem Makarim senilai Rp4,87 triliun sebaiknya dilakukan melalui mekanisme tindak pidana pencucian uang (TPPU), bukan sebagai uang pengganti dalam perkara korupsi yang telah diputus.

by Teguh Imam Suyudi
1 Juli 2026 | 11:00
in Hukum
hakim-kejagung-tppu-nadiem

Ilustrasi Suasana Pengadilan dibuat oleh ChatGPT

Bagikan sekarang:

Jakarta, CoreNews.id – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) menelusuri dugaan kenaikan harta eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, senilai Rp4,87 triliun melalui penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Mengutip pemberitaan sejumlah media nasional, dalam pertimbangan hukum yang dibacakan hakim anggota Eryusman, Selasa (30/6/2026), majelis menyatakan permohonan jaksa penuntut umum (JPU) agar nilai tersebut dibebankan sebagai uang pengganti tidak dapat dikabulkan dalam perkara yang sedang diputus.

Menurut hakim, penolakan tersebut bukan berarti majelis mengabaikan dugaan adanya harta yang tidak seimbang, melainkan karena mekanisme hukum yang ditempuh dinilai tidak tepat. Penelusuran aset, kata hakim, lebih sesuai dilakukan melalui penyidikan TPPU dengan tindak pidana asal berupa korupsi sebagaimana telah terbukti dalam putusan.

Majelis juga menilai langkah tersebut tetap sejalan dengan upaya pemulihan kerugian negara, namun harus berada dalam koridor asas legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas.

Divonis 10 Tahun Penjara

Dalam perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek periode 2019–2022, Nadiem divonis 10 tahun penjara setelah dinyatakan terbukti menyalahgunakan kewenangan hingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp1,56 triliun.

Selain pidana penjara, ia dijatuhi denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan dan diwajibkan membayar uang pengganti Rp809,59 miliar. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, hukuman dapat diganti dengan pidana penjara selama lima tahun.

Majelis menyatakan uang pengganti itu berkaitan dengan dana yang diterima Nadiem melalui PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) lewat PT Gojek Indonesia. Dalam perkara yang sama, tiga terdakwa lain telah lebih dahulu divonis, sedangkan satu tersangka, Jurist Tan, masih berstatus buron.

READ  Jurusan IPA, IPS dan Bahasa di SMA akan Dihidupkan Kembali

Putusan tersebut sekaligus membuka peluang bagi Kejagung untuk menelusuri dugaan aset lain melalui mekanisme TPPU guna memastikan asal-usul kekayaan yang dinilai tidak sebanding dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Tags: Kejakgungkorupsi chromebookNadiem MakarimTPPU
Previous Post

Prancis Hancurkan Swedia 3-0, Mbappe Bawa Les Bleus Melaju ke 16 Besar Piala Dunia 2026

Next Post

Pedagang Online Resmi Dipungut PPh 0,5% Mulai 1 Agustus

Next Post
Menurut Bimo, kebijakan tersebut bukan merupakan pengenaan pajak baru bagi pedagang online. Pemerintah hanya mengubah mekanisme pemungutan pajak agar lebih sesuai dengan perkembangan transaksi digital yang semakin pesat. Dulu transaksi banyak dilakukan di toko fisik, sekarang semakin banyak dilakukan melalui platform digital.

Pedagang Online Resmi Dipungut PPh 0,5% Mulai 1 Agustus

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PARIWARA

menaker-pmsm-pengembangan-sdm-human-capital-2026

SDM dan AI Jadi Penentu Produktivitas Perusahaan

29 Oktober 2026 | 20:00
phe-raih-empat-penghargaan-top-grc-awards-2026

PHE Sabet Empat Penghargaan TOP GRC Awards 2026

10 September 2026 | 09:00
108-perusahaan-raih-top-grc-awards-2026

108 Perusahaan Raih Penghargaan TOP GRC Awards 2026

9 September 2026 | 19:00
pelatihan-itsm-msi-institute-juli-2026

MSI Institute Gelar Pelatihan IT Service Management, Bekali Profesional Kuasai Tata Kelola Layanan TI Berbasis ITSM

3 Juli 2026 | 16:00
Transformasi Digital Konsisten, Hanwha Life Raih TOP Digital Awards 2025 Level Stars 5

Transformasi Digital Konsisten, Hanwha Life Raih TOP Digital Awards 2025 Level Stars 5

22 Desember 2025 | 17:00
Perumda Air Minum Kota Padang TOP Digital Awards 2025

Mengalirkan Inovasi, Menyemai Layanan: Perumda Air Minum Kota Padang Kembali Raih TOP Digital Awards

5 Desember 2025 | 09:00

POPULER

INDOMEDEX 2026 Dorong Kolaborasi dan Inovasi Industri Kesehatan Indonesia

INDOMEDEX 2026 Dorong Kolaborasi dan Inovasi Industri Kesehatan Indonesia

18 November 2026 | 19:55
kemenhan-benarkan-hibah-airbus-a340-500-turki

Kemenhan Benarkan Indonesia Terima Hibah Pesawat Airbus A340-500 dari Turki

18 November 2026 | 11:00
Menurut Wisnu, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi seperti pembukaan rekening, setoran, tarik tunai, pembayaran, serta layanan perbankan lainnya di outlet tertentu yang beroperasi setiap Sabtu dan Minggu. Keberadaan Weekend Banking diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi nasabah, sekaligus memperkuat posisi BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia yang senantiasa hadir sesuai kebutuhan masyarakat

Sepanjang September 2025, BSI Hadirkan 345 Outlets Weekend Banking

7 September 2025 | 15:48
cara-mengatasi-hp-tidak-ada-layanan-sinyal

HP Tidak Ada Layanan dan Sinyal? Begini Cara Mengatasinya

21 Juni 2025 | 17:00
Menurut Destry, kenaikan tersebut sebagai langkah untuk semakin memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi tahun 2026-2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1%.

BI Kembali Naikkan Bunga Acuan Jadi 6%

18 November 2026 | 17:54
PP 41/2026 juga memberikan keleluasaan bagi entitas restrukturisasi untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan dan/atau perolehan harta dalam rangka restrukturisasi BUMN dan anak usaha BUMN.

Danantara Dapat Perlakuan Khusus Perpajakan

18 November 2026 | 13:23
  • Redaksi Corenews.id
  • Pedoman Media Siber
  • Email Login

Corenews.id | All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Metropolitan
    • Daerah
  • Politik
    • Pemilu
  • Hukum
  • Pariwara
  • Bisnis
    • Keuangan
    • Ekonomi
    • Properti
    • Pasar Modal
  • Tekno
  • Gaya Hidup
  • Humaniora
  • Olah Raga
  • Tokoh
  • Opini

Corenews.id | All Rights Reserved