Jakarta, CoreNews.id — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) resmi mendapat perlakuan khusus di bidang perpajakan. Perlakuan khusus ini, tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Perusahaan Induk Investasi, Perusahaan Induk Operasional, dan Entitas yang Dimilikinya.
Salah satu perlakuan khusus yang diberikan adalah pengenaan PPh final sebesar 0% atas pengalihan saham melalui hibah dalam rangka penatausahaan struktur kepemilikan BUMN. Hal ini tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) PP tersebut, sebagaimana diundangkan pada (18/11/2026). PP 41/2026 juga memberikan keleluasaan bagi entitas restrukturisasi untuk menggunakan nilai buku atas pengalihan dan/atau perolehan harta dalam rangka restrukturisasi BUMN dan anak usaha BUMN.
Perlakuan khusus lain adalah tentang kewajiban dokumentasi transfer pricing. Badan, Holding Investasi, Holding Operasional, BUMN, dan anak usaha BUMN memperoleh perlakuan khusus dalam penyelenggaraan dokumen penentuan harga transfer hingga Tahun Pajak 2029.
Disamping itu, dalam penerapan Pajak Minimum Global atau Global Minimum Tax (GMT), Badan, Holding Investasi, dan Holding Operasional yang memenuhi kriteria tertentu sebagai badan pemerintah atau entitas dana investasi dikecualikan dari kewajiban pelaporan GloBE Information Return (GIR) dan SPT Tahunan PPh dalam rangka GloBE. Namun demikian, PP 41/2026 juga mengatur bahwa fasilitas perpajakan untuk penatausahaan struktur kepemilikan dan restrukturisasi BUMN berlaku sampai dengan 31 Desember 2029, sepanjang pemberitahuan kepada DJP disampaikan paling lambat pada tanggal tersebut.*













