Jakarta, CoreNews.id — Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah mengatur bahwa perorangan atau lembaga yang tidak punya izin untuk mengumpulkan dana-dana sosial, termasuk zakat dapat dipidana. Karena itu, Kementerian Agama (Kemenag) mengingatkan kembali jika menunaikan zakat harus melalui lembaga-lembaga amil zakat yang telah memperoleh izin dari Kemenag.
Hal ini disampaikan Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Waryono Abdul Ghafur dalam gelar wicara mengenai zakat yang diselenggarakan oleh Dompet Dhuafa, belum lama ini. Menurut Waryono kembali, Pasal 38 UU tentang Pengelolaan Zakat pun telah mengatur bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.
Sementara itu pada Pasal 41 UU Pengelolaan Zakat, disebutkan jika setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Untuk mengetahui lembaga-lembaga zakat yang telah mengantongi izin Kemenag, masyarakat dapat mengakses laman web kemenag.go.id. Hingga saat ini, Kemenag dicatat telah memberikan izin pada 49 lembaga amil zakat berskala nasional.*
