Jakarta, CoreNews.id – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 2,69 triliun untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan, dana tersebut dibutuhkan guna menjalankan 13 kegiatan pengawalan keamanan pangan dalam program MBG.
“Usulan kami untuk tentang kontribusi kepada Menteri Keuangan, tentu ini berbicara tentang anggaran, Badan POM, dan kami juga telah menjelaskan tentang kebutuhan anggaran untuk 13 kegiatan MBG. Jadi ada 13 kegiatan yang kami usulkan,” kata Taruna dalam RDP dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (21/5/2025).
BPOM telah menandatangani 11 nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk untuk anggaran belanja tambahan (ABT). Komisi IX DPR RI sebelumnya juga telah menyatakan dukungan atas keterlibatan BPOM.
“Dan pada dukungan Komisi IX DPR pada tanggal 12 Februari melalui RPP, Komisi IX DPR mendukung keterlibatan Badan POM dalam pengawalan keamanan pangan program MBG yang menyetujui tambahan anggaran belanja tambahan yang diusulkan oleh Badan POM,” imbuh Taruna.
Kegiatan pengawalan MBG mencakup mitigasi risiko, pelatihan untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), pengujian sampel makanan, pengawasan rantai pasok, hingga pertukaran data. Saat ini baru sekitar 2.000 SPPI yang telah dilatih, dari target 32.000 orang hingga Juni 2025.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana mendukung permintaan anggaran tambahan BPOM, mengingat pentingnya inspeksi ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang jumlahnya akan mencapai 30.000 unit.
“Angka kunjungan BPOM ke SPPG di 30 provinsi yang itu sudah efektif berjalan. Tapi saya yakin intensitasnya harus ditingkatkan dan pasti untuk setiap kali kunjungan tersebut butuh dukungan anggaran terkait dengan kegiatan tersebut,” imbuh Dadan.
