Jakarta/Nunukan, CoreNews.id — Koperasi Serba Usaha (KSU) Sekikilan Jaya, Koperasi Unit Desa (KUD) Mertasari, Masyarakat Peduli Agraria (MASPERA), Konsorsium dan Kolaborasi Nasional LBH, sejumlah lembaga bantuan hukum, akademisi, pakar hukum, praktisi perkoperasian, serta unsur kementerian dan lembaga negara terkait, bersama berkolaborasi menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dan Seminar Nasional.
Event yang diselenggarakan di Say Resto, Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Nunukan pada Sabtu, 28 November 2026 ini, mengangkat tema: “Upaya Penegakan Hukum yang Berkeadilan dan Berkepastian Hukum di Kabupaten Nunukan: Membedah Status Badan Hukum dan Kepengurusan KSU Sekikilan Jaya dan KUD Mertasari sebagai Penerima Izin HTR dari Kementerian Kehutanan RI.”
Ketua Umum MASPERA, Prof. Agustianto, M.A., sebelumnya dalam konferensi pers di Jakarta pada 14 November 2026, menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Karena itu, setiap penyelenggara negara, pemerintah, dan aparat penegak hukum harus menjunjung tinggi supremasi hukum serta menempatkan keadilan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Menurutnya, tidak boleh ada pihak yang kebal hukum ataupun menggunakan kewenangan secara sewenang-wenang. Hukum harus menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan alat untuk melindungi kepentingan tertentu.
Salah satu persoalan yang akan menjadi perhatian forum adalah kepastian legalitas koperasi berdasarkan administrasi badan hukum di Kementerian Hukum serta pembinaan dan pengawasan oleh Kementerian Koperasi. Kejelasan status badan hukum dan kepengurusan dinilai penting karena berkaitan langsung dengan kewenangan organisasi dalam menjalankan kegiatan usaha maupun mengelola persetujuan perhutanan sosial.
Dua Koperasi Mengelola Izin HTR Lebih dari 2.600 Hektare
Persoalan ini memiliki arti strategis karena menyangkut pengelolaan kawasan perhutanan sosial dengan luas lebih dari 2.600 hektare di Kabupaten Nunukan. Di mana KSU Sekikilan Jaya dicatat sebagai penerima izin IUPHHK-HTR seluas 1.327 hektare berdasarkan SK Menteri LHK Nomor SK.4172/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2017 tertanggal 7 Agustus 2017.
Sementara itu, KUD Mertasari memperoleh izin IUPHHK-HTR seluas 1.335 hektare berdasarkan SK Menteri LHK Nomor 4356/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2017 tertanggal 18 Agustus 2017.
Kedua koperasi tersebut berkaitan dengan pengelolaan perhutanan sosial di wilayah Desa Tabur Lestari, Kecamatan Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan.
Menurut Ketua Panitia, Emanuel Eman, izin HTR semestinya menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Keberadaan izin tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi sekaligus mendorong pengelolaan hutan secara produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan.
Namun, dalam perjalanannya muncul persoalan kelembagaan yang menurut pihak penyelenggara belum memberikan manfaat optimal bagi anggota. Mereka menyampaikan bahwa selama kurang lebih tujuh tahun tidak terdapat laporan keuangan dan pertanggungjawaban pengurus yang memadai. Koperasi juga disebut tidak aktif dan tidak menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara rutin.
Kondisi tersebut memunculkan tuntutan transparansi dan pertanggungjawaban dari anggota. Persoalan mengenai pengelolaan organisasi, dana kemitraan, serta keabsahan kepengurusan kemudian mendorong anggota menempuh mekanisme internal koperasi melalui Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa (RAT-LB).
Langkah tersebut dimaksudkan untuk melakukan pembenahan organisasi, memperbarui kepengurusan, dan memperoleh kepastian administrasi dari instansi pemerintah yang berwenang, termasuk Kementerian Koperasi, Kementerian Hukum, dan Kementerian Kehutanan.
Membedah Legalitas dan Persoalan Dualisme Kepengurusan
Salah satu agenda utama FGD adalah mengkaji perubahan kepengurusan kedua koperasi melalui mekanisme RAT-LB. Pembahasan akan mencakup dasar pelaksanaan rapat, pemenuhan kuorum, daftar anggota yang memiliki hak suara, berita acara, akta notaris, serta pencatatan perubahan administrasi badan hukum.
Pada pelaksanaan RAT-LB KSU Sekikilan Jaya, disebut berawal dari mosi tidak percaya yang disampaikan 143 anggota terhadap kepengurusan sebelumnya.
Sejumlah persoalan yang disampaikan anggota antara lain tidak terlaksananya RAT secara rutin, belum adanya pertanggungjawaban organisasi dan keuangan yang memadai, serta persoalan pengelolaan dana kemitraan.
Konferensi pers juga mencatat adanya laporan kepada Polres Nunukan pada 12 April 2026 terkait dugaan penyimpangan dana kemitraan sekitar Rp8 miliar selama enam tahun. Dugaan tersebut perlu diuji melalui pemeriksaan dan proses penegakan hukum oleh aparat berwenang.
Persoalan serupa juga disampaikan terkait KUD Mertasari. dicatat terdapat mosi tidak percaya dari 143 anggota dan laporan kepada Polres Nunukan pada tanggal yang sama mengenai dugaan penggelapan dana kemitraan yang berkaitan dengan PT NJL.
Seluruh dugaan tersebut merupakan persoalan yang memerlukan klarifikasi, pemeriksaan dokumen, dan pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Karena itu, forum nasional ini diharapkan dapat menjadi ruang untuk menguji informasi dan mendengarkan penjelasan dari berbagai pihak secara objektif.
Melalui proses RAT-LB dan perubahan administrasi kelembagaan, kedua koperasi mencantumkan susunan kepengurusan baru.
KSU Sekikilan Jaya mencantumkan Emanuel Eman sebagai Ketua dan John Desa Thomas sebagai Sekretaris. Sementara itu, KUD Mertasari mencantumkan Muh. Ali Ishak sebagai Ketua dan Siprianus Sati sebagai Sekretaris.
Khusus KUD Mertasari, pihak penyelenggara menyampaikan bahwa koperasi tersebut telah memiliki badan hukum dari Kementerian Hukum serta akta yang dinyatakan sah dan diakui dalam administrasi perkoperasian.
Meski demikian, seluruh dokumen perubahan kelembagaan, termasuk dasar pelaksanaan RAT-LB dan pencatatan kepengurusan, akan menjadi materi verifikasi dalam forum nasional untuk memperoleh kejelasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tujuh Agenda Strategis Menjadi Fokus Pembahasan
Dalam FGD dan Seminar Nasional yang dirancang sebagai forum multipihak yang menghadirkan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, akademisi, serta praktisi hukum ini, dicatat terdapat tujuh agenda strategis yang dibedah bersama.
Pertama, memeriksa status badan hukum dan administrasi koperasi berdasarkan dokumen resmi Kementerian Hukum, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Kehutanan. Pemeriksaan meliputi akta notaris, pengesahan badan hukum, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), serta pencatatan administrasi pada Direktorat Jenderal AHU.
Kedua, mengevaluasi pembinaan dan tata kelola koperasi berdasarkan ketentuan perkoperasian, termasuk status keaktifan organisasi, kewajiban penyelenggaraan RAT, laporan pertanggungjawaban pengurus, dan pemutakhiran data kepengurusan.
Ketiga, menguji keabsahan RAT-LB dan mekanisme pergantian pengurus berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi serta kedaulatan anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
Keempat, mengkaji hubungan antara status badan hukum koperasi dan izin HTR, termasuk prosedur pembaruan data kelembagaan pemegang persetujuan perhutanan sosial di Kementerian Kehutanan.
Kelima, membahas penegakan hukum terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan dana koperasi, perlindungan hak anggota, pengamanan aset organisasi, serta penyelesaian konflik kelembagaan melalui jalur administratif, perdata, maupun pidana sesuai ketentuan hukum.
Keenam, mendorong aparat penegak hukum menjalankan tugas secara profesional, independen, dan adil. Penanganan laporan maupun konflik kelembagaan harus didasarkan pada bukti dan ketentuan hukum, tanpa berpihak kepada kepentingan perusahaan ataupun kelompok tertentu.
Ketujuh, mendorong pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, memastikan pengelolaan dan administrasi izin HTR berjalan selaras dengan ketentuan hukum perkoperasian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
MASPERA Mengingatkan Kepastian Hukum Harus Berpihak pada Keadilan dan Kesejahteraan Anggota
Kegiatan FGD dan Seminar Nasional tersebut, menurut Ketua Umum MASPERA, Prof. Agustianto, M.A. kembali, sebagai bagian dari upaya mendorong reformasi tata kelola koperasi dan perhutanan sosial agar benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Menurutnya, pengelolaan HTR tidak boleh hanya memberikan keuntungan kepada segelintir pengurus. Hak dan kepentingan seluruh anggota koperasi sebagai masyarakat penerima manfaat harus menjadi prioritas.
Kepastian hukum mengenai pihak yang berwenang mewakili koperasi, mekanisme pertanggungjawaban pengurus, serta pembaruan data kelembagaan pada kementerian terkait merupakan persoalan mendasar yang perlu memperoleh penjelasan resmi.
MASPERA bersama konsorsium LBH nasional dan para pakar hukum mendorong seluruh pihak mengedepankan keterbukaan dokumen, pemeriksaan legalitas, verifikasi objektif, serta penyelesaian persoalan melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Dengan demikian, forum ini diharapkan tidak menjadi ruang untuk saling menyalahkan, melainkan menjadi sarana mencari kejelasan dan solusi berdasarkan dokumen autentik serta kewenangan masing-masing instansi.
Targetkan Rekomendasi Resmi kepada Pemerintah
FGD dan Seminar Nasional tersebut tidak hanya ditujukan sebagai kegiatan diskusi akademis, tetapi juga diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti pemerintah dan aparat penegak hukum. Seperti misalnya, rekomendasi tertulis kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Utara, Polres Nunukan, Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Kementerian Koperasi, pemerintah daerah Kabupaten Nunukan, serta Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara dan instansi terkait lainnya.
Selain itu, forum akan menghasilkan berita acara FGD yang memuat kesimpulan, hasil pembahasan, dan rekomendasi dari seluruh peserta. Adapun hasil FGD akan diserahkan kepada kementerian dan lembaga terkait paling lambat tujuh hari kerja setelah kegiatan berlangsung.
Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar bagi instansi berwenang untuk melakukan verifikasi administrasi, memberikan kepastian hukum mengenai status kelembagaan koperasi, serta menindaklanjuti laporan dan persoalan yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
Momentum Pembenahan Koperasi dan Perhutanan Sosial di Wilayah Perbatasan
Kabupaten Nunukan sebagai wilayah perbatasan memiliki potensi sumber daya hutan dan ekonomi masyarakat yang strategis. Pengelolaan perhutanan sosial melalui skema HTR seharusnya mampu menjadi salah satu instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.
Karena itu, persoalan kelembagaan koperasi penerima izin HTR perlu diselesaikan secara transparan, akuntabel, dan berdasarkan kepastian hukum. Legalitas badan hukum, keabsahan kepengurusan, serta pertanggungjawaban pengelolaan dana merupakan fondasi penting agar program perhutanan sosial dapat berjalan sesuai tujuan.
Melalui FGD dan Seminar Nasional ini, KSU Sekikilan Jaya, KUD Mertasari, MASPERA, konsorsium LBH nasional, dan para pakar hukum berharap pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi dan Kementerian Kehutanan, dapat memberikan penjelasan serta kepastian administratif dan hukum berdasarkan dokumen autentik dan kewenangan masing-masing.
Pada akhirnya, penyelesaian persoalan kedua koperasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada penetapan siapa yang sah menjadi pengurus. Lebih dari itu, proses pembenahan harus mampu mengembalikan fungsi koperasi sebagai wadah ekonomi anggota, memastikan pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan, dan menjamin manfaat izin HTR benar-benar dirasakan masyarakat.*
