Jakarta, CoreNews.id – Kementerian Kebudayaan (Kemenhub) tengah menulis ulang sejarah Indonesia sebagai rujukan resmi nasional. Proyek ini melibatkan 113 sejarawan dan ditargetkan rampung sebelum 17 Agustus 2025, bertepatan dengan 80 tahun kemerdekaan RI.
Langkah serupa juga dilakukan sejumlah negara. Di Tiongkok, Xi Jinping menulis ulang sejarah untuk menegaskan narasi tunggal Partai Komunis dan menghapus tragedi Tiananmen 1989.
Korea Selatan, di bawah Park Geun-hye, merevisi sejarah guna membenarkan kudeta ayahnya. Jepang di era Shinzo Abe menyembunyikan catatan kelam masa perang demi citra positif. Sementara India, di bawah Modi, menghapus jejak dinasti Muslim dan kerusuhan Gujarat 2002, memicu kritik karena dianggap menghilangkan keberagaman sejarah.
Revisi sejarah kerap menuai kontroversi karena menyangkut memori kolektif dan identitas bangsa.
