Corenews.id
No Result
View All Result
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Metropolitan
    • Daerah
  • Politik
    • Pemilu
  • Hukum
  • Pariwara
  • Bisnis
    • Keuangan
    • Ekonomi
    • Properti
    • Pasar Modal
  • Tekno
  • Gaya Hidup
  • Humaniora
  • Olah Raga
  • Tokoh
  • Opini
Corenews.id
No Result
View All Result

Apa Itu LIMS dan Kaitannya dengan Teknologi Penyadapan?

by Rendy
4 November 2026 | 11:31
in Tekno
Apa Itu LIMS dan Kaitannya dengan Teknologi Penyadapan?

Ilustrasi Penyadapan - Ist

Bagikan sekarang:

Jakarta, CoreNews.id – Nama lawful interception management system (LIMS) muncul dalam pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon milik Presiden Prabowo Subianto. Sistem yang digunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tersebut diduga disalahgunakan oleh tiga petinggi kepolisian untuk menyadap nomor presiden dan sejumlah nomor lainnya tanpa melalui prosedur yang berlaku.

LIMS merupakan sistem manajemen penyadapan yang sah secara hukum. Dalam kasus yang diungkap Bareskrim Polri, nama tersebut merujuk pada sistem yang digunakan untuk mendukung kegiatan penyadapan di lingkungan kepolisian. LIMS berkaitan dengan teknologi lawful interception (LI), yakni mekanisme yang memungkinkan aparat penegak hukum memperoleh akses terhadap komunikasi elektronik tertentu secara sah berdasarkan kewenangan dan ketentuan hukum.

Dikutip dari European Telecommunications Standards Institute (ETSI), lawful interception merupakan proses pemberian akses secara legal kepada aparat penegak hukum terhadap komunikasi pribadi melalui dukungan penyedia layanan komunikasi atau operator jaringan.

Pelaksanaannya tidak bisa dilakukan secara bebas. Penyadapan harus memiliki dasar hukum, otorisasi yang sah, serta mengikuti prosedur yang berlaku di masing-masing negara.

Di Indonesia, pelaksanaan penyadapan oleh Polri antara lain diatur melalui Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan (Monitoring Centre) Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Aturan tersebut mengatur tata cara penyadapan agar pelaksanaannya tetap berada dalam kepentingan penegakan hukum. Dengan demikian, teknologi penyadapan bukan dengan sendirinya merupakan perangkat untuk melakukan tindakan ilegal.

Persoalan muncul ketika sistem tersebut digunakan tanpa kewenangan atau tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa proses verifikasi dan tanpa berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum.

READ  BDx Terapkan Standar Data Center Tropis

Sasaran penyadapan diduga tidak hanya nomor telepon Presiden Prabowo, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media, pimpinan organisasi masyarakat, aktivis lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha.

Tags: LIMSteknologi
Previous Post

Daftar Korban Dugaan Penyadapan Tiga Jenderal Polisi: Prabowo, Media hingga Pengusaha

Next Post

Pemprov DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga Desember

Next Post
pemprov-dki-hapus-denda-pajak-kendaraan-2026

Pemprov DKI Hapus Denda Pajak Kendaraan hingga Desember

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PARIWARA

menaker-pmsm-pengembangan-sdm-human-capital-2026

SDM dan AI Jadi Penentu Produktivitas Perusahaan

29 Oktober 2026 | 20:00
phe-raih-empat-penghargaan-top-grc-awards-2026

PHE Sabet Empat Penghargaan TOP GRC Awards 2026

10 September 2026 | 09:00
108-perusahaan-raih-top-grc-awards-2026

108 Perusahaan Raih Penghargaan TOP GRC Awards 2026

9 September 2026 | 19:00
pelatihan-itsm-msi-institute-juli-2026

MSI Institute Gelar Pelatihan IT Service Management, Bekali Profesional Kuasai Tata Kelola Layanan TI Berbasis ITSM

3 Juli 2026 | 16:00
Transformasi Digital Konsisten, Hanwha Life Raih TOP Digital Awards 2025 Level Stars 5

Transformasi Digital Konsisten, Hanwha Life Raih TOP Digital Awards 2025 Level Stars 5

22 Desember 2025 | 17:00
Perumda Air Minum Kota Padang TOP Digital Awards 2025

Mengalirkan Inovasi, Menyemai Layanan: Perumda Air Minum Kota Padang Kembali Raih TOP Digital Awards

5 Desember 2025 | 09:00

POPULER

Menurut Ketua DPW TBBR Provinsi Kalimantan Utara, Mangku Muriono Ibit (10/11/2026), penghapusan pengecualian pembukaan lahan berdasarkan kearifan lokal berpotensi mengancam keberlangsungan tradisi berladang yang diwariskan secara turun-temurun. Kebijakan tersebut juga dikhawatirkan mempersempit ruang hidup masyarakat adat Dayak di Kalimantan.

Masyarakat Dayak Kaltara Tolak Uji Materiil Pasal Kearifan Lokal Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar

11 November 2026 | 03:23
Registrasi Indonesia Supply Chain 2026 Resmi Dibuka, Hadirkan Inovasi Teknologi Logistik dan Supply Chain

Registrasi Indonesia Supply Chain 2026 Resmi Dibuka, Hadirkan Inovasi Teknologi Logistik dan Supply Chain

9 November 2026 | 11:19
KPK Dalami Aset Tersangka Kasus Dana Hibah Pokmas Jatim

KPK Periksa Hercules, Dalami Asal-usul Uang Rp800 Juta Kasus ATR/BPN

11 November 2026 | 14:44
Bacaan Saat Meniup Ubun-Ubun dan doa Walimah Aqiqah

Bacaan Saat Meniup Ubun-Ubun dan doa Walimah Aqiqah

11 September 2023 | 15:41
Bambang Pacul: MPR Jadi Tahap Akhir dalam Proses Pemakzulan Gibran

Bambang Pacul: MPR Jadi Tahap Akhir dalam Proses Pemakzulan Gibran

11 November 2026 | 16:03
Gibran Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wapres

Gibran Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wapres

11 November 2026 | 12:22
  • Redaksi Corenews.id
  • Pedoman Media Siber
  • Email Login

Corenews.id | All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Metropolitan
    • Daerah
  • Politik
    • Pemilu
  • Hukum
  • Pariwara
  • Bisnis
    • Keuangan
    • Ekonomi
    • Properti
    • Pasar Modal
  • Tekno
  • Gaya Hidup
  • Humaniora
  • Olah Raga
  • Tokoh
  • Opini

Corenews.id | All Rights Reserved