Jakarta, CoreNews.id – Fenomena menjamurnya pekerja seks komersial (PSK) di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, mengundang sorotan tajam dari pemerintah pusat dan DPR. Menteri PMK Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyebut kondisi ini “gawat” dan berjanji akan mengeceknya langsung.
“Waduh, gawat, gawat, kok bisa gawat gitu, wah ini harus dicek ini, harus dicek,” kata Cak Imin saat dimintai tanggapan.
Anggota Komisi II DPR, Muhammad Khozin, menilai fenomena ini bisa merusak fokus kerja aparatur sipil negara (ASN) di IKN. “Kalau sudah bermasalah sama istri, sempit dunia itu, Pak,” ujarnya.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa praktik prostitusi tidak terjadi langsung di kawasan inti IKN, melainkan di daerah Sepaku, sekitar 3 km dari pusat IKN. Ia juga menyebut razia pernah dilakukan saat Ramadan, menutup delapan warung yang diduga jadi lokasi prostitusi.
Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara mencatat total 64 PSK telah ditertibkan hingga Juni 2025 melalui tiga operasi. PSK tersebut berasal dari berbagai daerah seperti Samarinda, Balikpapan, Makassar, Bandung, hingga Yogyakarta.
Modus prostitusi terbagi dua yakni Online, terutama lewat aplikasi MiChat, dengan tarif Rp400 ribu–Rp700 ribu per sekali kencan. Offline, di titik-titik rawan yang telah dipetakan petugas.
“Itu bisa tembus Rp1,5 juta per hari,” ungkap Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP PPU.
Satpol PP menilai kasus ini perlu penanganan lintas sektor karena menyangkut moral kawasan strategis nasional. Mereka juga mendesak pengawasan ketat terhadap pendatang yang menyewa kamar tanpa identitas resmi.
