Jakarta, CoreNews.id – Mahkamah Agung (MA) menegaskan bahwa pemberian rehabilitasi hukum kepada mantan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry merupakan hak prerogatif Presiden. “Presiden berhak memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Jadi itu hak istimewa,” kata Jubir MA, Yanto, Kamis (27/11/2025).
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi hukum kepada mantan Dirut ASDP, Ira Puspadewi, serta dua direksi lain terkait perkara korupsi. Yanto menyebut langkah tersebut sesuai Pasal 14 Ayat (1) UUD 1945 dan merupakan kewenangan konstitusional Presiden dengan pertimbangan kepentingan yang lebih besar.
Ia menegaskan rehabilitasi tidak mengganggu proses hukum maupun putusan pengadilan. “Antara putusan pengadilan dengan rehabilitasi tidak saling mengganggu,” ujarnya.
Tim Penasehat Hukum ASDP, Soesilo Aribowo, juga sependapat. Menurutnya, keputusan Presiden tidak melanggar konstitusi dan tidak terkait penerapan UU BUMN, melainkan murni kewenangan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
