Jakarta, CoreNews.id – Pemerintah bergerak cepat merespons sentimen negatif dari lembaga pemeringkat internasional. Melalui forum Indonesia Economic Outlook, penjelasan komprehensif mengenai ketangguhan ekonomi nasional akan dipaparkan pada Jumat (13/2/2026) mendatang.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto secara khusus meminta jajaran kabinet untuk menyiapkan klarifikasi terbuka. Langkah ini diambil menyusul rilis laporan Moody’s yang memberikan outlook negatif terhadap peringkat kredit Indonesia.
“Bapak Presiden tadi meminta agar kita membuat penjelasan yang lebih lengkap dalam bentuk serasehan ekonomi, yaitu Indonesia Economic Outlook,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 11/2/2026.
Yang menarik, pemerintah tidak sekadar membantah. Dalam forum tersebut, Airlangga menjanjikan pemaparan utuh tentang posisi riil perekonomian nasional, strategi menjaga stabilitas fiskal, hingga program-program unggulan yang tengah berjalan. Tak ketinggalan, rencana pengelolaan investasi melalui Danantara Indonesia juga akan dijelaskan secara gamblang.
Pemerintah menegaskan bahwa secara fundamental, peringkat kredit Indonesia masih solid. Selain Moody’s, dua raksasa pemeringkat lain—Fitch Ratings dan Standard & Poor’s (S&P)—masih mempertahankan status investment grade untuk Indonesia.
“Di sana akan diberikan penjelasan mengenai posisi pemerintah terkait juga dengan program-program unggulan dari pemerintah,” tegas Airlangga.
Meski demikian, pemerintah mengaku tidak menutup mata. Outlook negatif dari Moody’s tetap dicermati sebagai bahan evaluasi dan penguatan kebijakan ke depan. Beberapa aspek seperti potensi peningkatan penerimaan negara dan arah kebijakan strategis dianggap perlu dikomunikasikan lebih rinci ke publik.
Forum Jumat nanti diyakini menjadi momentum penting untuk memperkuat kepercayaan pasar. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa di tengah ketidakpastian global, Indonesia tetap berada di jalur yang tepat dengan fundamental kokoh.
Publik dan pelaku ekonomi pun menanti: akankah penjelasan pemerintah mampu mengubah persepsi pasar?
