Jakarta, CoreNews.id – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengapresiasi langkah Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Inkop TKBM) Pelabuhan yang meluncurkan aplikasi digital untuk memperkuat tata kelola koperasi. Inovasi ini dinilai menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesejahteraan lebih dari 86.000 pekerja pelabuhan yang tergabung dalam 120 koperasi primer di berbagai daerah.
Tata Kelola Lebih Transparan
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah mengatakan, digitalisasi membuat pengelolaan data pekerja, administrasi, dan keuangan koperasi menjadi lebih cepat, transparan, serta mudah dipantau oleh anggota maupun pengurus.
“Digitalisasi ini memastikan penyaluran tenaga kerja berjalan secara adil dan merata, sekaligus memudahkan anggota memantau jadwal kerja dan hak-hak mereka secara daring,” ujar Afriansyah saat membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) Inkop TKBM Pelabuhan Tahun Buku 2025 di Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Menurut dia, transformasi digital menjadi kebutuhan di tengah modernisasi pelabuhan yang semakin mengandalkan teknologi, seperti Automated Guided Vehicles (AGV) dan Automated Stacking Cranes (ASC). Karena itu, koperasi dituntut mampu beradaptasi agar tetap profesional, efisien, dan kompetitif.
Perkuat Perlindungan dan Kembangkan Usaha
Selain digitalisasi, Kemnaker menekankan pentingnya penguatan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di sektor bongkar muat yang memiliki tingkat risiko tinggi. Perlindungan jaminan sosial, penyediaan alat pelindung diri, serta penerapan budaya K3 harus menjadi prioritas dalam setiap aktivitas kerja.
Sementara itu, Ketua Umum Inkop TKBM Pelabuhan HM Nasir mengatakan, implementasi aplikasi digital akan diterapkan secara bertahap di seluruh jaringan koperasi TKBM dalam satu tahun ke depan. Program tersebut juga akan mendukung pengembangan berbagai unit usaha koperasi, mulai dari simpan pinjam, leasing sepeda motor, minimarket, klinik kesehatan, pengembang perumahan, perkebunan kelapa sawit, hingga peternakan.
Menurut Nasir, transformasi koperasi akan terus diperkuat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, digitalisasi layanan, pengawasan yang lebih efektif, serta pengembangan usaha produktif sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
