Irawan Djoko Nugroho, Author at Corenews.id

Menurut Ara, anggaran tersebut nantinya akan menjangkau pembangunan 790.000 unit rumah yang bakal disalurkan pada program tersebut. Khusus untuk program BSPS, rencananya proyek tersebut akan dimulai pada akhir Maret 2026.

Jakarta, CoreNews.id — Pemerintah pada tahun 2026 mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 58 triliun ke beberapa...

Menurut Anggito, untuk melakukan penguatan ekonomi syariah diperlukan dukungan kebijakan yang lebih konkret, termasuk peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah serta implementasinya dalam ekosistem halal. Salah satu contohnya adalah pemanfaatan bank syariah dalam aktivitas keuangan negara. Karena itu, harus ada intervensi pemerintah.

Ini 3 Tantangan Pengembangan Ekonomi Syariah Indonesia

by Irawan Djoko Nugroho

11 Februari 2026 | 14:21

Jakarta, CoreNews.id — Ada tiga tantangan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Tanah Air, sekalipun potensi ekonomi...

Menurut Syarief, sejumlah produsen diduga mengklasifikasikan CPO berkadar asam tinggi sebagai produk lain, yakni residu atau limbah sawit (seperti POME/PAO), dengan menggunakan kode HS berbeda. Modus ini diduga sengaja dilakukan untuk menghindari ketentuan pembatasan ekspor, mengelabui kewajiban DMO, serta mengurangi bea keluar dan pungutan ekspor yang seharusnya dibayarkan kepada negara.

Korupsi CPO Hingga Rp 14 Triliun, 11 Orang Dijadikan Tersangka

by Irawan Djoko Nugroho

11 Februari 2026 | 13:36

Jakarta, CoreNews.id — Sebanyak 11 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pembatasan dan pengendalian ekspor crude palm...

Menurut Ferdian, dengan skor 34, posisi Indonesia kini sejajar dengan beberapa negara seperti Aljazair, Malawi, Sierra Leone, Laos, Bosnia dan Herzegovina, serta Nepal. Ferdian kemudian menyoroti Nepal, yang tahun lalu sempat dilanda demonstrasi politik besar akibat praktik korupsi yang mengakar di sektor publiknya.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 Kembali Jatuh ke Level 34, Terburuk Sepanjang Reformasi

by Irawan Djoko Nugroho

11 Februari 2026 | 12:00

Jakarta, CoreNews.id — Skor Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) Indonesia tahun 2025 turun ke angka 34. Sebelumnya tahun 2024,...

Menurut Arief, salah satu persyaratan anggota DK OJK adalah tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua atau semenda (besan) dengan sesama anggota DK OJK atau direksi lembaga jasa keuangan. Selain itu, anggota DK OJK juga tak boleh menjadi pengurus maupun anggota partai politik (parpol). Ini sesuai Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Proses Seleksi Calon Anggota DK OJK Resmi Dibuka

by Irawan Djoko Nugroho

11 Februari 2026 | 11:27

Jakarta, CoreNews.id — Proses seleksi calon anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) dibuka mulai 11 Februari 2026 pukul...

Studi konsumsi kopi berkafein, teh, dan kopi tanpa kafein dengan risiko demensia serta kesehatan kognitif jangka panjang dicatat melibatkan lebih dari 130 ribu peserta. Para peserta dipantau hingga 43 tahun. Selama periode pemantauan, sebanyak 11.033 peserta diketahui mengalami demensia. Studi ini tidak mempertimbangkan perbedaan jenis kopi atau teh, termasuk roast level, asal bahan, maupun metode penyeduhan.

Konsumsi 2 Cangkir Kopi atau Teh per Hari Bisa Lindungi Otak dari Demensia

by Irawan Djoko Nugroho

11 Februari 2026 | 10:56

Jakarta, CoreNews.id — Konsumsi dua hingga tiga cangkir kopi berkafein atau satu hingga dua cangkir teh per hari dapat membantu...

Di tempat yang sama, Anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama, Cecep Nurwendaya menyatakan berdasarkan data hisab, kriteria MABIMS (tinggi hilal minimal tiga derajat dan elongasi 6,4 derajat) belum terpenuhi secara bersamaan. Pada 29 Ramadhan 1447 H atau 19 Maret 2026, posisi hilal di sebagian wilayah Provinsi Aceh memang telah memenuhi parameter tinggi minimal tiga derajat. Namun, belum memenuhi syarat elongasi minimal 6,4 derajat

Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Mudik Gratis dan Diskon Transportasi Lebaran 2026 Kembali Diterapkan

by Irawan Djoko Nugroho

10 Februari 2026 | 17:10

Jakarta, CoreNews.id — Guna tingkatkan mobilitas masyarakat dan kegiatan wisata selama Lebaran 2026, pemerintah menerapkan program Mudik Gratis untuk Lebaran...

Menurut Pandu, sovereign wealth fund (SWF) di dua negara tersebut juga berpartisipasi sebagai pemegang saham bursa efek masing-masing. Diperkirakan, persentase saham Danantara di BEI akan tidak jauh berbeda dengan yang telah dilakukan SWF di negara lain.

Danantara Berencana Jadi Pemegang Saham BEI Seperti Hong Kong dan India

by Irawan Djoko Nugroho

10 Februari 2026 | 15:39

Jakarta, CoreNews.id — Danantara Indonesia berencana menjadi pemegang saham Bursa Efek Indonesia (BEI). Rencana ini dilakukan sebagai upaya meniru apa...

Menurut Ali, transformasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kini terus dimatangkan. Salah satunya memberikan uang muka pelayanan kepada rumahsakit. Sebelumnya biaya rumah sakit diberikan di akhir. Sehingga sempat ada isu masyarakat dengan peserta BPJS Kesehatan kerap dikesampingkan. Selain itu, BPJS Kesehatan juga mempermudah akses layanan BPJS Kesehatan hanya menggunakan KTP.

Mitra BPJS Kesehatan Kini Capai 3.000 Rumah Sakit

by Irawan Djoko Nugroho

10 Februari 2026 | 14:58

Jakarta, CoreNews.id — Sebanyak 283,87 juta masyarakat Indonesia sudah sebagai peserta BPJS Kesehatan. Dari jumlah tersebut, 99% di 473 kabupaten/kota...

Menurut Ketua Umum Amphuri Firman M Noor selepas menghadiri sidang perdana pemeriksaan pendahuluan di MK (9/2/2026), keberadaan norma Umrah Mandiri dalam UU Nomor 14 Tahun 2025 menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat struktural dan sistemik bagi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU). Karena itu regulasi baru tersebut perlu dikaji ulang agar tetap memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara perjalanan ibadah umrah sekaligus menjaga perlindungan jamaah

Pasal Umrah Mandiri Digugat Amphuri ke MK

by Irawan Djoko Nugroho

10 Februari 2026 | 14:14

Jakarta, CoreNews.id — Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025...