Irawan Djoko Nugroho, Author at Corenews.id

Menanggapi pencabutan Perizinan Berusaha dan Pemanfaatan Hutan (PBPH) oleh pemerintah, PT Toba & Pulp Lestari Tbk. (INRU) menyatakan belum menerima keputusan tertulis resmi dari instansi Pemerintah yang berwenang. Bila pencabutan izin PBPH tersebut benar-benar diberlakukan secara efektif, maka berpotensi berdampak langsung terhadap pasokan bahan baku dan kelangsungan kegiatan operasional industri perseroan. Hal tersebut disampaikan manajemen dalam keterbukaan informasi, (21/1/2026).

Jakarta, CoreNews.id — Presiden RI Prabowo Subianto dicatat akan mengambil keputusan tegas dengan mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan...

Menurut Prasetyo Hadi, penetapan kawasan konservasi tersebut mencakup area seluas 81.793 hektare di Taman Nasional Tesso Nilo, Provinsi Riau, yang selama ini menjadi sorotan akibat tekanan aktivitas perkebunan dan alih fungsi lahan. Secara keseluruhan, Satgas PKH juga berhasil menguasai kembali 4,09 juta hektare perkebunan kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan. Luasan tersebut berasal dari berbagai wilayah dengan tingkat pelanggaran tata kelola hutan yang beragam.

Negara Kembalikan 900 Ribu Hektare Perkebunan Sawit Jadi Hutan Konservasi

by Irawan Djoko Nugroho

21 Januari 2026 | 11:27

Jakarta, CoreNews.id — Sekitar 900 ribu hektare perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali Satuan Tugas...

Menurut Pramono kembali, pihaknya tidak hanya berdiam diri menanti pembangunan giant sea wall dilakukan. Pemprov Jakarta dicatat juga terus melakukan pembangunan dan perbaikan tanggul pantai, sebagai bagian dari program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)

Giant Sea Wall Mulai Dibangun di Jakarta Akhir 2026

by Irawan Djoko Nugroho

20 Januari 2026 | 16:20

Jakarta, CoreNews.id — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta akan melakukan pembangunan giant sea wall yang direncanakan mulai dilaksanakan tahun ini. Rencana...

Menurut Dadan, untuk pegawai inti SPPG yang baru bergabung belum langsung diangkat sebagai ASN. Mereka masih harus menunggu pembukaan seleksi lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun jumlah pegawai SPPG yang akan diangkat menjadi PPPK mencapai sekitar 32.000 orang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Mulai 1 Februari 2026, 32.000 Pegawai Inti Dapur MBG Jadi ASN PPPK

by Irawan Djoko Nugroho

20 Januari 2026 | 15:44

Jakarta, CoreNews.id — Pegawai inti dapur MBG akan diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (ASN PPPK) mulai 1 Februari...

Dalam aturan tersebut disebutkan bila pemanfaatan gawai dibatasi selama jam sekolah berlangsung di seluruh satuan pendidikan. Selama berada di lingkungan sekolah, seluruh gawai, baik smartphone, smartwatch, tablet, laptop, maupun perangkat sejenis, harus dinonaktifkan atau diatur ke mode hening dan disimpan di tempat penyimpanan yang disediakan pihak sekolah

Jakarta Batasi Penggunaan HP Selama Jam Sekolah

by Irawan Djoko Nugroho

20 Januari 2026 | 13:43

Jakarta, CoreNews.id — Pembatasan penggunaan telepon seluler (HP) di lingkungan satuan pendidikan mampu meningkatkan fokus belajar murid. Hal ini merujuk...

Terkait perolehan kontrak baru di periode kuartal pertama tahun 2026, Rozi dicatat belum bisa memerincinya. Hal ini karena beberapa proyek masih berada dalam proses tender

Kontrak Baru Sebesar Rp 23,8 Triliun Jadi Target Adhi Karya di 2026

by Irawan Djoko Nugroho

20 Januari 2026 | 12:11

Jakarta, CoreNews.id — PT Adhi Karya Tbk (ADHI) menargetkan kontrak baru sebesar Rp 23,8 triliun, lebih tinggi 31,49% dibandingkan realisasi...

Sekalipun demikian, Budi belum memberitahukan lebih lanjut mengenai penanganan pasca-OTT tersebut. Tangkap tangan KPK terhadap Bupati Pati Sudewo, merupakan OTT ketiga.

KPK Tangkap Bupati Pati Sudewo

by Irawan Djoko Nugroho

20 Januari 2026 | 11:06

Jakarta, CoreNews.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pati Sudewo. Penangkapan Sudewo tersebut, terkait...

KPK pada tanggal yang sama, dicatat juga mengonfirmasi melakukan OTT ketiga 2026 di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Salah satu pihak yang ditangkap adalah Bupati Pati Sudewo.

KPK Tetapkan Wali Kota Madiun Jadi Tersangka

by Irawan Djoko Nugroho

20 Januari 2026 | 10:44

Jakarta, CoreNews.id — Wali Kota Madiun Maidi ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT)....