Irawan Djoko Nugroho, Author at Corenews.id

Menurut BPK, kondisi yang terjadi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tersebut, terjadi karena sumber piutang berasal dari dokumen penundaan pembayaran, seperti surat permohonan rush handling dan Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) perusahaan jasa titipan. Jenis utang tersebut tidak termasuk kategori utang yang dapat diperhitungkan saat proses pengembalian penerimaan negara.

Jakarta, CoreNews.id — Sejumlah importir yang masih memiliki utang kepada negara diketahui tetap menerima pengembalian penerimaan negara pada 2025 tanpa...

Sementara itu menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, proyek ladang gas raksasa Abadi Masela di Maluku menyandang status Proyek Strategis Nasional (PSN) dan ditargetkan memasuki tahap konstruksi tahun 2027. Sayangnya Blok Abadi Masela ini puluhan tahun tertunda, tidak selesai-selesai. Saat ini akhirnya ada keputusan, sudah ada kajian, dan sekarang sudah jalan.

Prabowo Direncanakan Meresmikan Ladang Gas Blok Abadi Masela

by Irawan Djoko Nugroho

16 Juli 2026 | 12:27

Kepulauan Tanimbar, CoreNews.id — Peletakan batu pertama alias groundbreaking ladang gas raksasa Blok Abadi Masela, di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan...

Menurut Budi kembali, KPK akan memastikan komunikasi antara KPK dan Kejagung berjalan positif guna mengusut perkara Febrie Adriansyah. Apalagi hal tersebut merupakan kewenangan KPK sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

KPK Dukung Pembentukan Tim Penyidik Khusus Kejagung Guna Dalami Perkara Eks Jampidsus

by Irawan Djoko Nugroho

16 Juli 2026 | 11:45

Jakarta, CoreNews.id — Pembentukan tim penyidik khusus oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) yang terdiri dari 9 orang guna mendalami perkara yang...

Keputusan majelis hakim tersebut diambil setelah bukti-bukti kejahatan terhadap kemanusiaan diajukan kepada pengadilan oleh para dokter, termasuk psikolog, yang memeriksa para aktivis setelah deportasi mereka dari Israel.

Turki Terbitkan Surat Perintah Penahanan Netanyahu Atas Kasus Kejahatan Kemanusiaan

by Irawan Djoko Nugroho

15 Juli 2026 | 14:37

Istanbul, CoreNews.id — Surat perintah penahanan internasional melalui Interpol untuk pemimpin rezim zionis Israel Benjamin Netanyahu karena dinilai sebagai seorang...

Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp 7.999,2 Triliun

by Irawan Djoko Nugroho

15 Juli 2026 | 13:11

Jakarta, CoreNews.id — Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2026 jadi 444,4 miliar dolar AS. ULN ini tumbuh 2,1...

Berdasar pasal 7 beleid tersebut sebagaimana dikutip Rabu (15/7/2026), seluruh PNBP yang berlaku pada Kementerian Hukum wajib disetor ke kas negara. Adapun beberapa kenaikan tariff yang terjadi adalah sebagai berikut. Pertama. Biaya pengangkatan notaris ditetapkan menjadi Rp 5 juta per orang. Kedua. Tarif pengangkatan dan pengambilan sumpah calon penerjemah tersumpah menjadi Rp 4 juta per orang. Ketiga. Tarif permohonan mempekerjakan advokat asing pada kantor advokat beserta perpanjangan izinnya menjadi Rp 25 juta per orang per tahun.

Tarif Layanan Kemenkum Ganti Harga

by Irawan Djoko Nugroho

15 Juli 2026 | 11:25

Jakarta, CoreNews.id — Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas berbagai layanan di lingkungan Kementerian Hukum (Kemenkum), resmi direvisi pemerintah....

Supervisi Perkara Eks Jampidsus Febrie Tetap Dimungkinkan Dilakukan KPK

by Irawan Djoko Nugroho

14 Juli 2026 | 16:59

Jakarta, CoreNews.id — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama aparat penegak hukum lain terbuka melakukan koordinasi ataupun supervisi perkara eks Jaksa...

Tidak berlebihan jika BSI kemudian meraih posisi Top 2 National Service Excellence pada ajang Bank Service Excellence Monitor (BSEM) 2026. Perseroan juga menempati peringkat pertama pada kategori Walk-in Channel dan peringkat kedua pada kategori Best Customer Experience

BSI Raih Top 2 National Service Excellence di BSEM 2026

by Irawan Djoko Nugroho

14 Juli 2026 | 16:21

Jakarta, CoreNews.id — Layanan perbankan yang mudah dan nyaman kini menjadi bahan pertimbangan masyarakat. Karena itu, kualitas layanan menjadi salah...

Karena itu, mematok biaya haji per jamaah hanya Rp 43 juta per orang sangat tidak wajar untuk menutupi berbagai kebutuhan jamaah yang akan tinggal selama 41 hari di tanah suci. Bandingkan dengan biaya perjalanan umrah saat ini yang sudah mencapai Rp. 40 juta per orang hanya untuk rentang 9 sampai 12 hari. Karena itu postur angka tersebut belum proporsional sehingga perlu dirasionalisasi.

Skema Biaya Haji 2027 40:60 Perlu Dirasionalkan Kembali

by Irawan Djoko Nugroho

14 Juli 2026 | 11:23

Jakarta, CoreNews.id — Rancangan biaya haji reguler pada musim 2027 mendatang sebesar Rp107 juta dengan skema 40 : 60, indentik...

Sementara itu, untuk beban jatuh tempo pada 2027 diperkirakan mulai menurun menjadi Rp 672,29 triliun. Sekalipun demikian, beberapa bulan masih akan mencatatkan nilai yang cukup besar. Seperti misalnya: April - Rp 127,01 triliun, Mei - Rp 120,43 triliun, Desember - Rp 112,39 triliun, dan Januari - Rp 104,44 triliun

Utang Jatuh Tempo Pemerintah Naik 24,3% Secara YoY Jadi 749,23 Triliun

by Irawan Djoko Nugroho

14 Juli 2026 | 10:47

Jakarta, CoreNews.id — Total surat utang negara (SUN) yang akan jatuh tempo sepanjang 2026 dicatat sebesar Rp 749,23 triliun. SUN...