Irawan Djoko Nugroho, Author at Corenews.id

Dengan pencabutan izin usaha tersebut, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Kabupaten Badung, CoreNews.id — PT BPR Pasarraya Kuta yang beralamat di Jalan Raya Tuban No. 62, Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten...

Menurut Yos, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya Pegadaian memperluas akses masyarakat terhadap layanan dan investasi berbasis emas melalui kolaborasi dengan sektor perbankan. Dengan tambahan mitra perbankan, ekosistem emas Pegadaian berpotensi semakin terintegrasi dengan layanan keuangan digital dan memperluas kanal akses bagi nasabah.

Beberapa Bank Baru Akan Masuk Ekosistem Emas Pegadaian

by Irawan Djoko Nugroho

18 September 2026 | 15:49

Jakarta, CoreNews.id — Ada sekitar 4-5 bank berpotensi bergabung dalam ekosistem emas PT Pegadaian. Sejumlah bank calon mitra bahkan telah...

Resolusi PBB tersebut segera mendapat sambutan dari Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina. Ia mengapresiasi sikap semua negara yang mendukungnya, termasuk negara-negara sahabat dan negara-negara yang mendukung resolusi itu secara bulat. Sebagai informasi, Sidang ke-81 Majelis Umum PBB (UNGA) dibuka di Kota New York pada 8 September lalu. Sementara itu, Debat Umum akan digelar pada 22-26 September dan 28 September.

Keputusan AS Larang Delegasi Palestina di Sidang Majelis Umum PBB Ditolak 152 Negara

by Irawan Djoko Nugroho

18 September 2026 | 14:22

New York, CoreNews.id — Keputusan AS untuk menghalangi delegasi Palestina berpartisipasi dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York,...

Menurut Suahasil, peningkatan penerimaan PPh non migas naik didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi dan penguatan administrasi pajak. Selanjutnya, didorong oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan se Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang realisasinya mencapai 591,5 triliun atau 59,8% dari target dan tumbuh 38,9% yoy.

Penerimaan Pajak hingga Agustus 2026 Capai Rp 1.409 Triliun

by Irawan Djoko Nugroho

18 September 2026 | 10:50

Jakarta, CoreNews.id — Realisasi penerimaan penerimaan pajak hingga Agustus 2026 mencapai Rp 1.409 triliun atau mencapai 59,8% dari target, dan...

Menurut Candra, kegiatan yang berlangsung dua hari, yakni 17-18 September 2026 tersebut dipastikan bukan sekadar kegiatan formalitas, dan tidak ada praktik titip-menitip atau intervensi dalam penerimaan tenaga kerja.

Job Fair MTQ Nasional 2026 di Semarang Buka 3.000 Lowongan Kerja

by Irawan Djoko Nugroho

18 September 2026 | 10:30

Semarang, CoreNews.id — Lowongan kerja sebanyak lebih dari 3.000 dengan sekitar 300 jabatan tersedia di "job fair" atau bursa kerja...

Kemenhaj kini tengah melakukan verifikasi ulang terhadap tiga travel tersebut untuk memastikan biro perjalanan yang beroperasi benar-benar layak dan aman digunakan masyarakat. Selain itu, Kemenhaj juga akan memblokir akses akun tiga travel umrah tersebut pada Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (Siskopatuh). Ketiganya, kini tidak dapat melakukan input data melalui sistem.

Tiga Travel Haji dan Umrah Resmi Dibekukan

by Irawan Djoko Nugroho

16 September 2026 | 13:39

Jakarta, CoreNews.id — Tiga Travel Haji dan Umrah, PT Khazanah Tamma Internasional (Hanania Group), PT Tekat Arung Samudra, dan PT...

Menurut Achmad, KPK sebelumnya telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di kawasan Jabodetabek pada Senin, 14 September 2026. OTT tersebut terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sehari setelahnya, KPK kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN

Nusron Wahid Akan Diperiksa Terkait Kasus Suap di Kementerian ATR/BPN

by Irawan Djoko Nugroho

16 September 2026 | 12:00

Jakarta, CoreNews.id — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid tengah didalami oleh tim penyidik pada proses...

Jika dihitung sejak 2017 hingga Agustus 2026, OJK bersama Satgas PASTI telah menghentikan atau memblokir total entitas ilegal sebanyak 15.228. Berdasarkan data, OJK paling banyak menghentikan atau memblokir pinjaman online (pinjol) ilegal sebanyak 12.824, disusul investasi ilegal sebanyak 2.124, gadai ilegal sebanyak 278, serta aktivitas keuangan ilegal lainnya sebanyak 2

Kegiatan Usaha 27 Entitas Gadai Ilegal Berhasil Dihentikan OJK per Agustus 2026

by Irawan Djoko Nugroho

16 September 2026 | 11:17

Jakarta, CoreNews.id — Kegiatan usaha 27 entitas gadai illegal telah dihentikan sepanjang Januari 2026 hingga 31 Agustus 2026 oleh OJK...

Daftar Efek Short Selling selanjutnya akan diterbitkan sebagaimana diatur dalam ketentuan III.2 Peraturan Bursa Nomor II-H tentang Persyaratan dan Perdagangan Efek dalam Transaksi Margin dan Transaksi Short Selling pada tanggal 28 September 2026. Ia mulai berlaku efektif pada periode Oktober 2026

Transaksi Short Selling Berlaku Mulai Hari Ini

by Irawan Djoko Nugroho

15 September 2026 | 11:21

Jakarta, CoreNews.id — Implementasi pembiayaan transaksi short selling secara bertahap, mulai diberlakukan pada 15 September 2026. BEI selanjutnya akan menerbitkan...

Untuk lowongan kerja yang masih tersedia, dapat dipantau dan dilamar melalui situs Karirhub Kemnaker di karirhub.kemnaker.go.id

Ribuan Lowongan Kerja dari 32.086 Perusahaan Bisa Diakses di Karirhub Kemnaker

by Irawan Djoko Nugroho

15 September 2026 | 10:33

Jakarta, CoreNews.id — Lowongan kerja aktif sebanyak 81.171 tersebar di 32.086 perusahaan masih terbuka untuk dilamar melalui Karirhub Kementerian Ketenagakerjaan...