Jakarta, CoreNews.id — Sejumlah bank dicatat berhasil melakukan efisiensi berdasarkan catatan rasio biaya terhadap pendapatan atau cost to income ratio...

ojk-perketat-e-kyc-pindar-cegah-pinjaman-online-ilegal

Keuangan

Ini 97 Pinjol Berizin OJK Per November 2024

by Irawan Djoko Nugroho

5 November 2024 | 11:14

Jakarta, CoreNews.id — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hanya mengakui 97 pinjol legal dan terdaftar. Daftar pinjol legal dan terdaftar ini...

Sebelumnya, pemerintah juga dicatat telah menjual tujuh seri SBN Ritel, dengan catatan penjualan sebesar Rp 128,1 triliun. Rinciannya, ORI025 sebesar Rp 23,92 triliun, SR020 Rp 21,36 triliun, ST012 Rp 19,65 triliun, SBR013 Rp 19,45 triliun, SWR005 Rp 147,37 miliar, SR021 Rp 24,22 triliun dan ORI026 Rp 19,35 triliun

Keuangan

Pemerintah Akan Terbitkan ST013 Pada 8 November 2024

by Irawan Djoko Nugroho

5 November 2024 | 03:14

Jakarta, CoreNews.id — Sukuk Tabungan seri ST013 akan segera diterbitkan pemerintah pada 8 November 2024. Surat Berharga Negara (SBN) ritel...

tanggal 12-13 Desember 2024, akan diselenggarakan kegiatan puncak yaitu 6th Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2024

Keuangan

Bulan Fintech Nasional IFSE 2024 Akan Digelar 11.11-12.12.2024

by Irawan Djoko Nugroho

5 November 2024 | 02:26

Jakarta, CoreNews.id — Bulan Fintech Nasional (BFN) 2024 kembali akan digelar 11 November 2024 atau pada Hari Fintech Nasional (11.11),...

Dalam mengelola Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan BPJS Kesehatan selalu mengutamakan good governance dan diawasi oleh banyak pihak yang terbangun dalam ekosistem JKN pada ranah pengawasan. Tiap tahun BPJS Kesehatan juga diaudit oleh Kantor Akuntan Publik independen dan 10 kali berturut-turut sejak lembaga ini beroperasi, mendapat predikat Wajar Tanpa Modifikasian (WTM).

Keuangan

Kerugian Rp 20 Triliun dalam Program JKN Bukan Informasi BPJS Kesehatan

by Irawan Djoko Nugroho

4 November 2024 | 13:39

Jakarta, CoreNews.id — BPJS Kesehatan klarifikasi bahwa tidak pernah memberikan pernyataan jika BPJS Kesehatan mengalami kerugian sebesar Rp20 triliun akibat...

Menurut Friderica, sanksi penggantian kerugian konsumen tersebut dalam rangka penegakkan ketentuan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan

Keuangan

Pelaku Usaha Jasa Keuangan Ganti Kerugian Konsumen Rp 193,29 Miliar Selama 2024

by Irawan Djoko Nugroho

2 November 2024 | 13:38

Jakarta, CoreNews.id — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan terdapat total penggantian sebesar Rp 193,29 miliar yang dilakukan Pelaku Usaha Jasa...

Menurut Direktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Suminto (23/7/2024), utang jatuh tempo tersebut diantaranya terdiri dari jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 705,5 triliun. Termasuk di dalamnya Rp 100 triliun untuk pembayaran SBN Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan Bank Indonesia (BI)

Keuangan

Tahun 2025, Utang Jatuh Tempo Pemerintah ke Bank Indonesia Sebesar Rp 100 Triliun

by Irawan Djoko Nugroho

28 Oktober 2024 | 14:24

Jakarta, CoreNews.id — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) catat jatuh tempo pembayaran utang pemerintah kepada BI sebesar Rp 100 triliun pada...

Namun demikian menurut Dian kembali, ada beberapa yang secara teknis harus dibicarakan. Di mana di antaranya adalah bagaimana pelaksanaan penghapusan tersebut. Sebab, ia tidak ingin ini akan menjadi moral hazard bagi industri perbankan

Keuangan

Perpres Pemutihan Utang Bagi Petani, Nelayan dan UMKM Hadirkan Moral Hazard?

by Irawan Djoko Nugroho

25 Oktober 2024 | 09:15

Banda Aceh, CoreNews.id — Presiden Prabowo disebut akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait pemutihan utang bagi pelaku usaha UMKM, nelayan...

Kurs pajak merupakan nilai tukar mata uang asing yang digunakan untuk menghitung perpajakan di Indonesia.

Keuangan

Kurs Pajak untuk Periode 23-29 Oktober 2024

by Irawan Djoko Nugroho

23 Oktober 2024 | 10:31

Jakarta, CoreNews.id — Kurs pajak atau Kurs Menteri Keuangan (KMK) yang berlaku dari 23-29 Oktober 2024, diterbitkan. Kurs pajak yang...

Menurut Deni, Kemenkeu di bawah pengawasan Presiden langsung memiliki pertimbangan, lingkup tugas dan fungsi serta kapasitas kewenangannya telah melaksanakan koordinasi dan pengendalian yang sifatnya lintas sektor

Keuangan

Menkeu Kini Langsung di Bawah Presiden

by Irawan Djoko Nugroho

22 Oktober 2024 | 13:00

Jakarta, CoreNews.id — Kementerian Keuangan berdasar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024, berada di luar pengawasan dari Kementerian...