Jakarta, CoreNews.id — Utang pemerintah berdasar dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bertambah Rp 11,97 triliun atau meningkat 0,14%...

Breaking: IHSG Anjlok Hingga 1,36%

by Rendy

11 November 2024 | 10:41

Jakarta, CoreNews.id - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 1,36% ke posisi 7.189,049 hingga pukul 10:11 WIB. Transaksi saham tercatat...

Keuangan

Rupiah Menguat ke Rp15.658

by Rendy

11 November 2024 | 10:20

Jakarta, CoreNews.id - Rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS) setelah Donald Trump menang dalam pemilu AS dan cadangan devisa...

Ekonomi

Penjualan Merosot, Nisan PHK 9000 Karyawan

by Abdullah Suntani

9 November 2024 | 12:57

Jakarta, CoreNews.id - Salah satu Raksasa otomotif asal Jepang, Nissan, mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) 9.000 karyawan secara global....

Kemitraan Strategis Jobstreet by SEEK & APTIKNAS

Bisnis

Kemitraan Jobstreet by SEEK dan APTIKNAS Hadirkan Jutaan Lowongan Pekerjaan

by Teguh Imam Suyudi

8 November 2024 | 17:00

Jakarta, 7 November 2024 – Jobstreet by SEEK, platform karir terkemuka di Indonesia, mengumumkan peresmian kemitraan strategis dengan Asosiasi Pengusaha...

Bisnis

Bank INA dan Sequis Aset Manajemen Kerja Sama Pemasaran Produk Reksa Dana

by Teguh Imam Suyudi

7 November 2024 | 17:00

Jakarta, CoreNews.id - PT. Bank Ina Perdana, Tbk (Bank INA) melakukan terobosan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) menjalin...

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang sebelumnya dimiliki pemerintah, dengan keanggotaan terdiri dari Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua DK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), juga akan melebur dalam Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. Keberadaan Sekretariat KSSK juga akan berada di bawah direktorat ini.

Ekonomi

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) di Kementerian Keuangan Dihapus

by Irawan Djoko Nugroho

7 November 2024 | 11:04

Jakarta, CoreNews.id — Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No. 158/2024 tentang Kementerian Keuangan. Perpres yang diteken pada...

Setelah pencabutan izin usaha PT Investree Radhika Jaya, penagihan kepada penerima dana atau borrower akan tetap dilakukan. Borrower tetap berkewajiban untuk melakukan pelunasan seluruh kewajibannya kepada Pemberi Dana atau Lender. Di mana proses penyelesaian kewajiban tersebut, dilakukan melalui Tim Likuidasi.

Ekonomi

OJK Siap Gandeng Aparat Kejar Adrian Gunadi Mantan Bos Investree

by Irawan Djoko Nugroho

7 November 2024 | 03:09

Jakarta, CoreNews.id — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tegaskan bahwa pihaknya siap menggandeng aparat penegak hukum untuk membawa Adrian Gunadi Mantan...

apakah-pinjaman-umkm-selalu-perlu-jaminan-penjelasan-lengkap

Ekonomi

Syarat UMKM yang Dapat Penghapusan Utang dari Presiden

by Abdullah Suntani

6 November 2024 | 17:09

Jakarta, CoreNews.id - Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus utang UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, hingga kelautan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah...

Diselenggarakannya MMS III 2024 tak lepas dari amanah MMS II di Malang - Jawa Timur yang mengusung tema membangun kemandirian BTM dan closed loop economy Muhammadiyah di tahun 2022, dimana kemandirian BTM segera diwujudkan tanpa harus memiliki ketergantungan dengan pihak lain, namun tetap mampu memberikan kontribusi besar terhadap Persyarikatan sebagai pusat keuangan Muhammadiyah dan anak sholeh yang baik

Ekonomi

Bangun Korporasi, Induk BTM Akan Selenggarakan Muhammadiyah Microfinance Summit III 2024

by Irawan Djoko Nugroho

6 November 2024 | 14:29

Jakarta, CoreNews.id — Induk BTM pada tanggal 12-14 Desember 2024 akan menyelenggarakan Muhammadiyah Microfinance Summit (MMS) III dan Outlook Microfinance...