Jakarta, CoreNews.id - Pameran paling dinanti dan terbesar di sektor dekorasi rumah, perlengkapan rumah tangga, dan gaya hidup — Indonesia International...

Bisnis

Tembus Rp163 Triliun, Danantara Raup Pendanaan Terbesar di ASEAN Tanpa Jaminan

by Abdullah Suntani

23 Juli 2025 | 10:47

Jakarta, CoreNews.id - CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengumumkan lembaganya menerima pinjaman sebesar US$10 miliar atau setara Rp163,19 triliun dari 12...

Bisnis

Tiga Daerah dengan PHK Tertinggi Juni 2025: Jawa Barat Puncaki Daftar

by Teguh Imam Suyudi

23 Juli 2025 | 09:00

Jakarta, CoreNews.id - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Data terbaru Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) per...

Ekonomi

Kopi Kamojang Tembus Pasar Global Berkat Teknologi Geotermal Pertamina

by Abdullah Suntani

22 Juli 2025 | 18:04

Jakarta, CoreNews.id - Inovasi energi terbarukan dari PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) berhasil mendorong kopi Kamojang menembus pasar ekspor...

resmi-halal-lion-parcel-pengiriman-sesuai-syariah

Bisnis

Resmi Halal! Lion Parcel Jadi Solusi Pengiriman Syariah hingga ke Pelosok

by Teguh Imam Suyudi

22 Juli 2025 | 17:00

Jakarta, CoreNews.id - Lion Parcel kini resmi mengantongi sertifikat halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) setelah melalui audit...

Bisnis

BUMN Nuklir RI Kolaps, Direktur Utama Minta Penutupan Segera!

by Abdullah Suntani

22 Juli 2025 | 13:27

Jakarta, CoreNews.id - Direktur Utama PT Industri Nuklir Indonesia (Persero) atau Inuki, R Herry, mengungkapkan bahwa perusahaannya sudah tak mampu...

Sebagaimana diketahui, pada saat ini tarif PPN atas penyerahan aset kripto adalah sebesar 0,11% atau 0,22% dari nilai transaksi aset kripto, tergantung apakah transaksi dilakukan melalui exchanger yang terdaftar di Bappebti atau tidak

Ekonomi

Aturan Baru Pajak Kripto Segera Hadir

by Irawan Djoko Nugroho

22 Juli 2025 | 11:55

Jakarta, CoreNews.id — Pajak baru transaksi atas aset kripto tengah difinalisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Aturan ini...

Bisnis

PDIP Sindir IKN Kosong, Usul Jadi Kawasan Ekonomi Seperti China

by Abdullah Suntani

22 Juli 2025 | 10:30

Jakarta, CoreNews.id - Politikus PDIP Aria Bima mengusulkan agar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara segera diisi aktivitas nyata, salah satunya...

Bisnis

320 Ribu Meter Persegi Tanah Kasultanan Dipakai Bangun Tol, Ini Kata Sultan Yogya

by Abdullah Suntani

21 Juli 2025 | 22:32

Jakarta, CoreNews.id - Keraton Yogyakarta resmi memberikan restu penggunaan lahan seluas 320 ribu meter persegi milik Kasultanan untuk kepentingan pembangunan...

Menurut Anwar, ia juga mempertanyakan ketidakfairan modal Rp10 triliun. Hal ini karena UUS bisa Rp3 triliun, namun mengapa konversi BPRS harus Rp 10 triliun. Selain itu dengan modal Rp10 triliun, ternyata kemudian hanya bisa diberikan ke satu grup hanya 10 persen. Sementara itu, pembiayaan Muhammadiyah sendiri ke bank sekitar Rp 5 triliun per tahun.

Ekonomi

Biaya Konversi BPRS ke BUS Jadi Kendala Muhammadiyah Dirikan BUS

by Irawan Djoko Nugroho

21 Juli 2025 | 15:49

Jakarta, CoreNews.id — Syarat modal Rp10 triliun dan kompleksitas manajerial membuat Muhammadiyah tidak tergesa-gesa mendirikan Bank Umum Syariah (BUS). Terlebih...