Jakarta, CoreNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum sejumlah biro dan asosiasi travel haji yang tidak kooperatif dalam penyidikan dugaan...

Dari sebab itu, Komdigi menilai TikTok telah melanggar kewajiban sebagai PSE Privat. Komdigi kemudian mengambil langkah pembekuan sementara TDPSE sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan

Hukum

Terindikasi Pembiaran Aktivitas Perjudian Daring, Izin TikTok Dibekukan Komdigi

by Irawan Djoko Nugroho

3 Oktober 2025 | 13:25

Jakarta, CoreNews.id — Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) TikTok dibekukan sementara. Langkah ini merupakan bentuk ketegasan pemerintah setelah TikTok...

Hukum

Korupsi Kuota Haji, Sejumlah Travel Asphuri Kembalikan Uang ke KPK

by Redaksi

3 Oktober 2025 | 08:59

Jakarta, CoreNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan sejumlah biro perjalanan haji yang tergabung dalam Aliansi Silaturahmi Penyelenggara Haji dan...

Hukum

Akun Instagram Kejagung Diretas, Muncul Promosi Judi Kasino

by Redaksi

3 Oktober 2025 | 08:41

Jakarta, CoreNews.id - Akun Instagram resmi milik Kejaksaan Agung (@kejaksaan.ri) diretas pada Kamis (2/10/2025) malam hingga Jumat (3/10) pagi. Akun...

Hukum

KPK Tahan Eks Dirut PGN Hendi Prio Santoso Terkait Kasus Korupsi Gas

by Miroji

2 Oktober 2025 | 13:45

Jakarta, CoreNews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN), Hendi Prio Santoso,...

Hukum

Satgas PKH Tertibkan Tambang Ilegal di Bangka Belitung

by Miroji

2 Oktober 2025 | 13:33

Jakarta, CoreNews.id – Tim Satuan Tugas Penertiban Hutan (Satgas PKH) menertibkan kawasan tambang di Bangka Belitung pada Selasa (30/9/2025) untuk...

Pemerintah Tetapkan Kawasan Industri Cikande Banten Tercemar Radiasi Cesium 137

Hukum

KLH Siapkan Gugatan Pidana dan Perdata soal Cemaran Radioaktif Cs-137

by Redaksi

2 Oktober 2025 | 08:07

Jakarta, CoreNews.id - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memastikan akan menuntut PT Peter Metal Technology (PMT) dan PT Modern Cikande secara...

kpk-tahan-mantan-dirut-pgn-korupsi-249-miliar

Hukum

Rugikan Negara Rp 249 Miliar, KPK Tahan Mantan Dirut PT PGN

by Teguh Imam Suyudi

1 Oktober 2025 | 21:00

Jakarta, CoreNews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dan menahan mantan Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN), Hendi Prio...

Hukum

DPR Desak Tim Investigasi Independen dan Ekshumasi Kasus Kematian Arya Daru

by Redaksi

1 Oktober 2025 | 08:47

Jakarta, CoreNews.id - Komisi XIII DPR mendesak agar kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Arya Daru Pangayunan, dibuka kembali....