Jakarta, CoreNews.id – Kremlin menegaskan kerja sama dengan Amerika Serikat mengenai implementasi kesepakatan terkait Ukraina masih berlanjut, meski terdapat kekecewaan...

Menurut Syarief, sejumlah produsen diduga mengklasifikasikan CPO berkadar asam tinggi sebagai produk lain, yakni residu atau limbah sawit (seperti POME/PAO), dengan menggunakan kode HS berbeda. Modus ini diduga sengaja dilakukan untuk menghindari ketentuan pembatasan ekspor, mengelabui kewajiban DMO, serta mengurangi bea keluar dan pungutan ekspor yang seharusnya dibayarkan kepada negara.

Hukum

Korupsi CPO Hingga Rp 14 Triliun, 11 Orang Dijadikan Tersangka

by Irawan Djoko Nugroho

11 Februari 2026 | 13:36

Jakarta, CoreNews.id — Sebanyak 11 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pembatasan dan pengendalian ekspor crude palm...

Internasional

Prabowo Pertimbangkan Hadiri Dewan Perdamaian di Washington

by Miroji

11 Februari 2026 | 13:31

Jakarta, CoreNews.id – Prabowo Subianto menerima undangan untuk menghadiri pertemuan Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang direncanakan berlangsung...

Presiden Abbas: Peran BRICS Penting Demi Bela Nasib Rakyat Palestina

Internasional

Abbas Wajibkan Publikasi Draf Konstitusi, Warga Diberi 60 Hari Beri Masukan

by Miroji

11 Februari 2026 | 13:23

Jakarta, CoreNews.id – Mahmoud Abbas menerbitkan dekrit presiden yang mewajibkan publikasi draf pertama konstitusi sementara Palestina guna memperluas partisipasi masyarakat...

Menurut Ferdian, dengan skor 34, posisi Indonesia kini sejajar dengan beberapa negara seperti Aljazair, Malawi, Sierra Leone, Laos, Bosnia dan Herzegovina, serta Nepal. Ferdian kemudian menyoroti Nepal, yang tahun lalu sempat dilanda demonstrasi politik besar akibat praktik korupsi yang mengakar di sektor publiknya.

Hukum

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 Kembali Jatuh ke Level 34, Terburuk Sepanjang Reformasi

by Irawan Djoko Nugroho

11 Februari 2026 | 12:00

Jakarta, CoreNews.id — Skor Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) Indonesia tahun 2025 turun ke angka 34. Sebelumnya tahun 2024,...

Hukum

Dipecat – Kasat Resnarkoba Polres Bima Kota Resmi Tersangka Narkotika

by Rendy

11 Februari 2026 | 11:56

CoreNews.id - Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB menetapkan Kasat Resnarkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi, sebagai tersangka kasus peredaran narkotika,...

Menurut Arief, salah satu persyaratan anggota DK OJK adalah tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua atau semenda (besan) dengan sesama anggota DK OJK atau direksi lembaga jasa keuangan. Selain itu, anggota DK OJK juga tak boleh menjadi pengurus maupun anggota partai politik (parpol). Ini sesuai Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Ekonomi

Proses Seleksi Calon Anggota DK OJK Resmi Dibuka

by Irawan Djoko Nugroho

11 Februari 2026 | 11:27

Jakarta, CoreNews.id — Proses seleksi calon anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) dibuka mulai 11 Februari 2026 pukul...

Gaya Hidup

Gambang Kromong Warisan Musik Betawi

by Rendy

11 Februari 2026 | 11:21

Jakarta, CoreNews.id - Di tengah musik modern yang membanjiri Kota Jakarta, Gambang Kromong tetap bertahan sebagai salah satu warisan budaya...

Studi konsumsi kopi berkafein, teh, dan kopi tanpa kafein dengan risiko demensia serta kesehatan kognitif jangka panjang dicatat melibatkan lebih dari 130 ribu peserta. Para peserta dipantau hingga 43 tahun. Selama periode pemantauan, sebanyak 11.033 peserta diketahui mengalami demensia. Studi ini tidak mempertimbangkan perbedaan jenis kopi atau teh, termasuk roast level, asal bahan, maupun metode penyeduhan.

Humaniora

Konsumsi 2 Cangkir Kopi atau Teh per Hari Bisa Lindungi Otak dari Demensia

by Irawan Djoko Nugroho

11 Februari 2026 | 10:56

Jakarta, CoreNews.id — Konsumsi dua hingga tiga cangkir kopi berkafein atau satu hingga dua cangkir teh per hari dapat membantu...

Di tempat yang sama, Anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama, Cecep Nurwendaya menyatakan berdasarkan data hisab, kriteria MABIMS (tinggi hilal minimal tiga derajat dan elongasi 6,4 derajat) belum terpenuhi secara bersamaan. Pada 29 Ramadhan 1447 H atau 19 Maret 2026, posisi hilal di sebagian wilayah Provinsi Aceh memang telah memenuhi parameter tinggi minimal tiga derajat. Namun, belum memenuhi syarat elongasi minimal 6,4 derajat

Nasional

Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Mudik Gratis dan Diskon Transportasi Lebaran 2026 Kembali Diterapkan

by Irawan Djoko Nugroho

10 Februari 2026 | 17:10

Jakarta, CoreNews.id — Guna tingkatkan mobilitas masyarakat dan kegiatan wisata selama Lebaran 2026, pemerintah menerapkan program Mudik Gratis untuk Lebaran...