MK Archives - Corenews.id

Menurut Suhartoyo, sidang pleno lanjutan beragendakan mendengar keterangan pemerintah dan Presiden serta pihak-pihak lainnya yang dianggap perlu oleh Mahkamah. Sidang tersebut akan dilaksanakan pada Senin, 23 Juni 2025. “Oleh karena itu, baik pemerintah maupun DPR sudah bisa mempersiapkan semuanya yang berkaitan dengan itu,” pesannya.

Jakarta, CoreNews.id — Lima perkara uji formal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ...

MK Kabulkan Gugatan, Pendidikan Dasar Swasta Harus Tanpa Biaya

by Abdullah Suntani

27 Mei 2025 | 17:27

Jakarta, Corenews.id - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materiil terhadap UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan ...

Kata Mabes TNI Soal UU TNI Digugat ke MK

by Abdullah Suntani

24 Maret 2025 | 15:48

Jakarta, CoreNews.id - Sejumlah orang menggugat UU TNI ke Mahkamah Konstitusi setelah disahkan DPR. Mabes TNI menghormati gugatan tersebut sebagai ...

Mahasiswa Gugat UU TNI ke MK

by Abdullah Suntani

24 Maret 2025 | 11:07

Jakarta, CoreNews.id - Tujuh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) menggugat revisi UU TNI ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap cacat ...

Pilkada Kab Serang Diulang, MK Batalkan Kemenangan Istri Mendes

by Abdullah Suntani

24 Februari 2025 | 17:19

Jakarta, CoreNews.id - Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan hasil Pilkada Kabupaten Serang 2024. MK meminta KPU melakukan pemungutan suara ulang. MK menilai ...

Mendagri: Kepala Daerah Tanpa Sengketa Dilantik 6 Februari

by Abdullah Suntani

22 Januari 2025 | 12:10

Jakarta, CoreNews.id - Mendagri Tito Karnavian mengusulkan pelantikan kepala daerah tanpa sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) dilantik pada 6 ...

Andika-Hendi Cabut Gugatan MK Soal Pilkada Jateng

by Abdullah Suntani

13 Januari 2025 | 08:27

Jakarta, CoreNews.id - Pasangan Cagub-Cawagub Jawa Tengah (Jateng) nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi (Hendi) mengajukan permohonan untuk mencabut gugatan ...

Menurut Mabruri kembali, enam dalil PKS dalam judicial review PT pada 2022 juga telah diakui dan disetujui MK. Namun, pada amar putusan MK kembali mengurung dirinya dengan alasan open legal policy. “Setelah kurang lebih 35 permohonan, dan PKS sebagai Pemohon 31. Semuanya ditolak MK dengan alasan open legal policy, kini MK membantah dalilnya sendiri dengan menghapus PT. Karena bertentangan dengan konstitusi”, pungkasnya

MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen

by Irawan Djoko Nugroho

2 Januari 2025 | 20:10

Jakarta, CoreNews.id — Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold (PT). Berdasar ...