MK Archives - Corenews.id

Menurut Ghufron kembali, penghapusan penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Polri membuat keberadaan anggota Polri pada struktur jabatan sipil tidak lagi sah sejak putusan itu berlaku. Pemerintah dan masyarakat, wajib tunduk pada norma baru yang ditetapkan MK. Ia juga mengingatkan perlunya masa transisi agar penyesuaian tidak mengganggu struktur jabatan sipil maupun internal Polri yang harus menata ulang sumber daya manusianya.

Jember, CoreNews.id — Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 mengenai larangan polisi aktif menduduki jabatan sipil berlaku final dan mengikat sejak ...

Dalam pertimbangannya, MK menilai para pemohon keliru menafsirkan frasa dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pajak Penghasilan. Mahkamah menemukan tidak ada frasa “tunjangan dan uang pensiun” seperti yang digugat, melainkan dua istilah terpisah

Gugatan Penghapusan Pajak Pensiun dan Pesangon Ditolak MK

by Irawan Djoko Nugroho

14 November 2025 | 10:37

Jakarta, CoreNews.id — Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sejumlah karyawan bank swasta yang meminta pajak atas pesangon dan pensiun dihapus. Putusan ...

NasDem Sebut Putusan MK Soal Pemisahan Pemilu Lampaui Kewenangan

by Abdullah Suntani

11 Agustus 2025 | 10:14

Jakarta, CoreNews.id - Partai NasDem menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/2024 mengenai pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah sebagai ultra ...

Gugatan Menteri Rangkap Jabatan Tak Diterima, Ini Alasannya!

by Abdullah Suntani

17 Juli 2025 | 15:09

Jakarta, CoreNews.id - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan dua gugatan uji materiil terhadap UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ...

Kemendagri bersama dengan kementerian/lembaga terkait juga akan menyusun skema penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal yang efektif. Dengan demikian, tujuan dari pemisahan waktu pelaksanaan, sesuai amanat putusan MK, bisa tercapai.

Pemilu Nasional-Lokal Dipisah Mulai 2029, Dikaji Kemendagri

by Irawan Djoko Nugroho

28 Juni 2025 | 13:03

Jakarta, CoreNews.id — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal harus dilakukan secara ...

Menurut Suhartoyo, sidang pleno lanjutan beragendakan mendengar keterangan pemerintah dan Presiden serta pihak-pihak lainnya yang dianggap perlu oleh Mahkamah. Sidang tersebut akan dilaksanakan pada Senin, 23 Juni 2025. “Oleh karena itu, baik pemerintah maupun DPR sudah bisa mempersiapkan semuanya yang berkaitan dengan itu,” pesannya.

Lima Gugatan UU TNI Akan Disidangkan ke Tahap Pleno Lanjutan

by Irawan Djoko Nugroho

5 Juni 2025 | 13:32

Jakarta, CoreNews.id — Lima perkara uji formal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 ...

MK Kabulkan Gugatan, Pendidikan Dasar Swasta Harus Tanpa Biaya

by Abdullah Suntani

27 Mei 2025 | 17:27

Jakarta, Corenews.id - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materiil terhadap UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan ...

Kata Mabes TNI Soal UU TNI Digugat ke MK

by Abdullah Suntani

24 Maret 2025 | 15:48

Jakarta, CoreNews.id - Sejumlah orang menggugat UU TNI ke Mahkamah Konstitusi setelah disahkan DPR. Mabes TNI menghormati gugatan tersebut sebagai ...

Mahasiswa Gugat UU TNI ke MK

by Abdullah Suntani

24 Maret 2025 | 11:07

Jakarta, CoreNews.id - Tujuh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) menggugat revisi UU TNI ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap cacat ...

Pilkada Kab Serang Diulang, MK Batalkan Kemenangan Istri Mendes

by Abdullah Suntani

24 Februari 2025 | 17:19

Jakarta, CoreNews.id - Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan hasil Pilkada Kabupaten Serang 2024. MK meminta KPU melakukan pemungutan suara ulang. MK menilai ...