OJK Archives - Laman 9 dari 16

Menurut Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Ismail (15/1/2025), ke-21 koperasi yang ada akan ditindaklanjuti oleh OJK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. OJK akan melakukan sosialisasi dan komunikasi publik terkait proses tindak lanjut terhadap koperasi open loop tersebut dalam rangka pengembangan dan penguatan sesuai dengan UU P2SK

Jakarta, CoreNews.id — Daftar 21 nama koperasi open loop yang merupakan hasil penilaian Kemenkop sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...

Historis SLIK Jelek Tetap Dapat Fasilitas Kredit

by Irawan Djoko Nugroho

14 Januari 2025 | 13:23

Jakarta, CoreNews.id — Masyarakat yang memiliki historis kredit tidak lancar dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) masih mampu mendapat fasilitas ...

tugu-insurance-pertahankan-kinerja-solid

Per November 2024, Total Aset Industri Asuransi Tumbuh 2,20%

by Irawan Djoko Nugroho

9 Januari 2025 | 12:28

Jakarta, CoreNews.id — Pendapatan premi asuransi jiwa dicatat sebesar Rp 165,13 triliun pada November 2024 atau tumbuh sebesar 2,64% secara ...

Menurut Fathi kembali, DPR akan terus mengawal kebijakan di sektor keuangan agar lebih inklusif, adil, dan melindungi kepentingan masyarakat luas. Serta mendukung OJK memastikan kebijakan ini diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat

Pengguna Paylater Minimal 18 Tahun, Penghasilan Minimal 3 Juta

by Irawan Djoko Nugroho

2 Januari 2025 | 20:53

Jakarta, CoreNews.id — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan aturan baru terkait layanan keuangan paylater. Aturan tersebut menetapkan batasan usia minimal ...

Menurut Dian, pencabutan izin usaha (CIU) dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas OJK dalam rangka menjaga dan memperkuat industri BPR/BPRS serta melindungi kepentingan konsumen setelah Pemegang Saham dan Pengurus BPR/S tidak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR/S. OJK juga terikat kepada aturan dalam UU P2SK dimana status BDP tidak boleh melampaui 1 tahun.

Sebanyak 20 BPR dan BPRS Dicabut Izin Usahanya Sejak Awal 2024

by Irawan Djoko Nugroho

26 Desember 2024 | 13:43

Jakarta, CoreNews.id — Sebanyak 20 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) telah dicabut izin usahanya oleh ...

OJK Terbitkan POJK 27/2024, Aturan Baru Tentang Aset Kripto

by Irawan Djoko Nugroho

24 Desember 2024 | 15:40

Jakarta, CoreNews.id — Peraturan OJK (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto jelang ...

OJK Hormati Penegakan Hukum KPK, Operasional Tak Terganggu

by Irawan Djoko Nugroho

20 Desember 2024 | 20:59

Jakarta, CoreNews.id — KPK melakukan penggeledahan pada ruangan salah satu Direktorat di Otoritas Jasa Keuangan pada 19 Desember 2024. Sebelumnya ...

OJK Tengah Dalami Merger XL Axiata dan Smarfren

by Irawan Djoko Nugroho

15 Desember 2024 | 21:43

Jakarta, CoreNews.id — Dokumen mengenai merger atau penggabungan antara PT XL Axiata Tbk (EXCL) dan PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) ...

lonjakan signifikan transaksi aset kripto sepanjang 2024 tidak lepas dari faktor dinamika global, khususnya kemenangan Donald Trump sebagai presiden terpilih AS. Hasil Pilpres AS mendorong sentimen bullish di kalangan investor kripto. Sentimen positif tersebut berkontribusi pada lonjakan transaksi kripto di Indonesia, dengan nilai transaksi pada Oktober 2024 saja mencapai Rp 48,44 triliun, meningkat 43,87 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar Rp 33,67 triliun

Transaksi Kripto Indonesia Capai Rp 475,13 Triliun

by Irawan Djoko Nugroho

15 Desember 2024 | 20:53

Jakarta, CoreNews.id — Nilai transaksi kripto hingga Oktober 2024 dicatat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencapai Rp 475,13 triliun. Angka itu ...

OJK Baru Selesaikan 89,6 Persen dari Total Pengaduan

by Irawan Djoko Nugroho

14 Desember 2024 | 20:33

Jakarta, CoreNews.id — Sebanyak 31.099 pengaduan hingga 30 November 2024 diterima OJK melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK). Dari jumlah ...