Corenews.id
No Result
View All Result
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Metropolitan
    • Daerah
  • Politik
    • Pemilu
  • Hukum
  • Pariwara
  • Bisnis
    • Keuangan
    • Ekonomi
    • Properti
    • Pasar Modal
  • Tekno
  • Gaya Hidup
  • Humaniora
  • Olah Raga
  • Tokoh
  • Opini
Corenews.id
No Result
View All Result

Sri Mulyani: Aset Lahan Indonesia Harus Produktif

by Rendy
12 Maret 2024 | 19:09
in Ekonomi
Menkeu: Orang Lebih Silau dengan Pembangunan karena Gunting Pita

Menteri Keuangan Sri Mulyani - Rendy MR/ CoreNews.id

Bagikan sekarang:

Jakarta, CoreNews.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan peran penting Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di dalam mencapai Indonesia maju tahun 2045. Hal tersebut Menkeu sampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN 2024 yang diselenggarakan di Jakarta, belum lama ini.

Menkeu menyatakan bahwa untuk mewujudkan cita-cita Indonesia maju, dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi membutuhkan produktivitas bukan hanya dari kerja keras manusia, tapi juga berasal dari aset dan lahan yang juga harus produktif.

“Saya sering menyampaikan bahwa di Indonesia ini orangnya kerja keras, asetnya leha-leha atau tidur. Nah kita harus membangunkan dan make sure bahwa aset dan terutama tanah itu merupakan aset yang luar biasa penting di dalam mendorong kegiatan investasi,” kata Menkeu.

Menurut Menkeu, lahan dan agraria merupakan persoalan yang luar biasa penting yang membuat investor dan pengusaha tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Permasalahan agraria dan tata ruang, khususnya yang terkait dengan tanah, selama ini menjadi salah satu kendala yang menghambat masuknya investasi ke Indonesia karena menyebabkan cost of doing business naik.

“Investasi hanya mau kalau dia tahu lokasinya bener enggak dan lokasinya pasti atau tidak, dan untuk mendapatkannya juga transparan dan kompetitif atau berliku-liku dan tidak pasti. Investor tidak suka ketidakpastian. Diatur boleh, dipungut juga boleh, asal pasti dan jelas. Ini yang perlu untuk kita tata. Kalau kita pungut terlalu tinggi juga mereka akan lihat negara lain,” ujar Menkeu.

Untuk itu, Menkeu menegaskan bahwa yang dilakukan oleh seluruh jajaran di Kementerian ATR/BPN menentukan denyut ekonomi Indonesia. Kementerian ATR/BPN diharapkan dapat ikut menciptakan iklim investasi yang baik dengan memberikan kejelasan status tanah bagi investor dan pengusaha.

READ  Kata Sri Mulyani Soal Isu Mundur dari Kabinet Jokowi

Perlu ada kepastian hukum dan menciptakan tata ruang yang membuat kegiatan produktif menjadi melonjak dan mendukung pembangunan serta pemerataan.

Sistem agraria dan tata ruang yang baik penting bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan karena bermanfaat untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan produktivitas, mendukung upaya pembangunan, pertumbuhan berkelanjutan, dan melindungi lingkungan.

Tags: Menteri ATR/BPNMenteri KeuanganSri Mulyani
Previous Post

Akan Dibayar Penuh, Kapan THR PNS Cair?

Next Post

PaDi UMKM Hadirkan Kartu Kredit Indonesia Sebagai Sistem Pembayaran Mudah Dan Efisien

Next Post
KKI merupakan inovasi pembayaran nontunai milik pemerintah yang digunakan untuk transaksi belanja barang dan jasa yang aman dengan memanfaatkan teknologi enkripsi mutakhir seperti kartu kredit pada umumnya, yaitu 3D Secure

PaDi UMKM Hadirkan Kartu Kredit Indonesia Sebagai Sistem Pembayaran Mudah Dan Efisien

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PARIWARA

pelatihan-itsm-msi-institute-juli-2026

MSI Institute Gelar Pelatihan IT Service Management, Bekali Profesional Kuasai Tata Kelola Layanan TI Berbasis ITSM

3 Juli 2026 | 16:00
rsud-sambas-transformasi-layanan-kesehatan-top-bumd-awards-2026

RSUD Sambas Paparkan Transformasi Layanan Kesehatan di TOP BUMD Awards 2026

14 Januari 2026 | 22:00
Transformasi Digital Konsisten, Hanwha Life Raih TOP Digital Awards 2025 Level Stars 5

Transformasi Digital Konsisten, Hanwha Life Raih TOP Digital Awards 2025 Level Stars 5

22 Desember 2025 | 17:00
Perumda Air Minum Kota Padang TOP Digital Awards 2025

Mengalirkan Inovasi, Menyemai Layanan: Perumda Air Minum Kota Padang Kembali Raih TOP Digital Awards

5 Desember 2025 | 09:00
Pacu Transformasi Digital Nasional, Rumah Pendidikan Kemendikdasmen Raih Penghargaan TOP Digital Awards

Pacu Transformasi Digital Nasional, Rumah Pendidikan Kemendikdasmen Raih Penghargaan TOP Digital Awards

5 Desember 2025 | 08:00
RSUI Raih Penghargaan TOP Digital Awards

Perkuat Transformasi Digital untuk Tingkatkan Mutu Layanan, RSUI Raih Penghargaan TOP Digital Awards

5 Desember 2025 | 07:00

POPULER

Gunung Kawi: Antara Keindahan Alam, Sejarah, dan Mitos Pesugihan

Gunung Kawi: Antara Keindahan Alam, Sejarah, dan Mitos Pesugihan

16 Juli 2026 | 14:05
bank-china-panda-bond-indonesia

Bank of China Pimpin Penerbitan Panda Bond Perdana Indonesia, Perluas Akses Pendanaan di Pasar China

21 Juli 2026 | 09:00
Menurut Anton, pasar properti Jakarta tetap berada pada posisi yang kuat meskipun menghadapi tantangan ekonomi dan lingkungan global. Dan seiring perluasan jaringan transportasi massal, proyek seperti MRT Fase 2A dan pengembangan kawasan Dukuh Atas, semua itu akan membuka peluang baru bagi pengembangan perkantoran, hunian, ritel, hingga kawasan multifungsi.

Pasar Properti Indonesia Tetap Kuat Sekalipun Hadapi Tantangan Ekonomi dan Lingkungan Global

22 Juli 2026 | 15:50
Sudaryono Ditunjuk Pimpin BGN, Posisi Wamentan Masih Kosong

Sudaryono Ditunjuk Pimpin BGN, Posisi Wamentan Masih Kosong

22 Juli 2026 | 13:06
Pendaftaran BSI Scholarship Berdampak 2026 dibuka mulai 13 Juli hingga 17 Agustus 2026. Tahapan seleksi akan berlangsung pada 8–17 Agustus 2026, sedangkan hasil akhir akan diumumkan pada 18 Agustus 2026. Informasi lengkap mengenai persyaratan, mekanisme pendaftaran, dan daftar perguruan tinggi mitra dapat diakses melalui www.bsischolarship.id.

BSI Maslahat Luncurkan BSI Scholarship Berdampak 2026

22 Juli 2026 | 14:47
istana-buka-suara-kisruh-penonaktifan-bpjs-kesehatan-2026

BPJS Kesehatan Tekor Rp2 Triliun per Bulan, Terancam Gagal Bayar pada 2027

10 Juni 2026 | 15:05
  • Redaksi Corenews.id
  • Pedoman Media Siber
  • Email Login

Corenews.id | All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Metropolitan
    • Daerah
  • Politik
    • Pemilu
  • Hukum
  • Pariwara
  • Bisnis
    • Keuangan
    • Ekonomi
    • Properti
    • Pasar Modal
  • Tekno
  • Gaya Hidup
  • Humaniora
  • Olah Raga
  • Tokoh
  • Opini

Corenews.id | All Rights Reserved