Corenews.id
No Result
View All Result
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Metropolitan
    • Daerah
  • Politik
    • Pemilu
  • Hukum
  • Pariwara
  • Bisnis
    • Keuangan
    • Ekonomi
    • Properti
    • Pasar Modal
  • Tekno
  • Gaya Hidup
  • Humaniora
  • Olah Raga
  • Tokoh
  • Opini
Corenews.id
No Result
View All Result

Anies Singgung PBB: Rumah adalah Hak Asasi, Jangan Dipajaki

by Redaksi
20 Agustus 2025 | 08:57
in Nasional
Duet Anies dan Ganjar

Foto: Liputan6.com

Bagikan sekarang:

Jakarta, CoreNews.id – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menegaskan bahwa tempat tinggal merupakan hak asasi manusia (HAM) yang tidak seharusnya dipajaki.

“Ada satu hal yang perlu kita pahami sama-sama yaitu perumahan atau tempat tinggal atau housing itu sesungguhnya adalah hak asasi manusia. Bahkan Persatuan Bangsa-Bangsa telah menetapkan soal ini sejak tahun 1948,” kata Anies dalam video di akun Instagram miliknya, Rabu (20/8/2025).

Menurut Anies, wujud konkret dari prinsip tersebut adalah adanya luas minimal tanah dan bangunan yang dibebaskan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Ia mencontohkan kebijakan di Jakarta pada 2022, saat Pemprov DKI menetapkan 60 meter persegi pertama dari luas tanah dan 36 meter persegi pertama dari luas bangunan tidak dikenai PBB.

“Ini diatur, ada pergubnya, Pergub nomor 23 tahun 2022 tentang PBB. Artinya apa? Semua unit rumah di Jakarta, ada sebagian dari lahan itu yang tidak dikenai pajak. Ini semua rumah, termasuk rumah mewah di kawasan mahal,” jelasnya.

Anies mengatakan angka tersebut merujuk pada Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403 Tahun 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sehat.

“Jadi kesimpulannya, kalau kebutuhan atas perumahan yaitu tanah dan bangunan itu adalah kebutuhan yang merupakan hak asasi manusia yang harus kita penuhi,” tegas Anies.

“Jadi jangan sampai kebijakan pajak terhadap bumi dan bangunan melupakan aspek bahwa ada hak asasi atas perumahan yang harus dihormati, hak asasi itu jangan dipajaki. Yang dipajaki adalah luasan lahan yang di atas kebutuhan dasar,” ujarnya.

Pernyataan ini muncul di tengah ramainya protes masyarakat atas kenaikan PBB di sejumlah daerah. Beberapa kasus di antaranya: Pati (kenaikan 250 persen), Cirebon (1.000 persen), Bone (300 persen), Jombang (1.202 persen), dan Semarang (441 persen).

READ  Diusulkan Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius
Tags: Anies BaswedanPajakPBB Naik
Previous Post

Putin-Zelensky Siap Bertemu, Lokasi Masih Dirahasiakan

Next Post

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, BPR Eks Bapas Jateng-DIY Jadi Tuan Rumah Media Visit Dewan Juri TOP BUMD Awards 2025

Next Post
Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, BPR Eks Bapas Jateng-DIY Jadi Tuan Rumah Media Visit Dewan Juri TOP BUMD Awards 2025

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah, BPR Eks Bapas Jateng-DIY Jadi Tuan Rumah Media Visit Dewan Juri TOP BUMD Awards 2025

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

PARIWARA

menaker-pmsm-pengembangan-sdm-human-capital-2026

SDM dan AI Jadi Penentu Produktivitas Perusahaan

29 Oktober 2026 | 20:00
phe-raih-empat-penghargaan-top-grc-awards-2026

PHE Sabet Empat Penghargaan TOP GRC Awards 2026

10 September 2026 | 09:00
108-perusahaan-raih-top-grc-awards-2026

108 Perusahaan Raih Penghargaan TOP GRC Awards 2026

9 September 2026 | 19:00
pelatihan-itsm-msi-institute-juli-2026

MSI Institute Gelar Pelatihan IT Service Management, Bekali Profesional Kuasai Tata Kelola Layanan TI Berbasis ITSM

3 Juli 2026 | 16:00
Transformasi Digital Konsisten, Hanwha Life Raih TOP Digital Awards 2025 Level Stars 5

Transformasi Digital Konsisten, Hanwha Life Raih TOP Digital Awards 2025 Level Stars 5

22 Desember 2025 | 17:00
Perumda Air Minum Kota Padang TOP Digital Awards 2025

Mengalirkan Inovasi, Menyemai Layanan: Perumda Air Minum Kota Padang Kembali Raih TOP Digital Awards

5 Desember 2025 | 09:00

POPULER

Pada akhirnya, penyelesaian persoalan kedua koperasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada penetapan siapa yang sah menjadi pengurus. Lebih dari itu, proses pembenahan harus mampu mengembalikan fungsi koperasi sebagai wadah ekonomi anggota, memastikan pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan, dan menjamin manfaat izin HTR benar-benar dirasakan masyarakat

Bedah Legalitas Koperasi Pemegang Izin HTR Digelar di Nunukan

15 November 2026 | 13:58
bisnis-data-center-indonesia-dci-tenaga-ahli

Bisnis Data Center Tumbuh, Data Center Integrasi dan Uptime Institute Bidik Kebutuhan Tenaga Ahli

13 November 2026 | 06:00
Menurut Agustianto yang pernah mengikuti pembahasan RUU Reforma Agraria di DPR-RI pada awal Septeber 2026 lalu, berdasarkan UU tersebut maka Masyarakat Adat Dayak Agabag Desa Tau Baru, Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan wajib mendapat perlindungan hukum berdasarkan UU Reforma Agraria Terbaru.

Masyarakat Adat Dayak Agabag Wajib Mendapat Perlindungan Hukum Berdasar UU Reforma Agraria Terbaru

13 November 2026 | 11:10
satgas-pasti-blokir-507-entitas-keuangan-ilegal-per-juni-2025

Mengajukan Pinjaman Daring, Kapan Waktu yang Tepat?

6 Oktober 2025 | 14:00
payment ID

BI Bantah Payment ID Jadi Alat Mata-mata: Kami Tak Kurang Kerjaan

13 Agustus 2025 | 12:38
interpol-terbitkan-red-notice-riza-chalid

Interpol Resmi Terbitkan Red Notice Riza Chalid

1 Februari 2026 | 20:00
  • Redaksi Corenews.id
  • Pedoman Media Siber
  • Email Login

Corenews.id | All Rights Reserved

No Result
View All Result
  • News
    • Nasional
    • Internasional
    • Metropolitan
    • Daerah
  • Politik
    • Pemilu
  • Hukum
  • Pariwara
  • Bisnis
    • Keuangan
    • Ekonomi
    • Properti
    • Pasar Modal
  • Tekno
  • Gaya Hidup
  • Humaniora
  • Olah Raga
  • Tokoh
  • Opini

Corenews.id | All Rights Reserved