Jakarta, CoreNews.id – Pemerintah memastikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional membawa perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan Indonesia dengan mengedepankan pendekatan pemulihan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pidana tidak lagi berorientasi pada pembalasan semata.
“Pemidanaan dalam KUHP Nasional tidak lagi hanya menghukum pelaku. Tujuan utamanya memulihkan korban, masyarakat, serta pelaku,” ujar Yusril di Jakarta, Sabtu (3/1/2025).
Pendekatan restoratif diwujudkan melalui penguatan pidana alternatif seperti kerja sosial, rehabilitasi, dan mediasi, termasuk dalam kasus narkotika agar kecanduan tidak selalu berujung pemenjaraan. KUHP juga dirancang selaras dengan nilai budaya dengan menjadikan perbuatan sensitif sebagai delik aduan agar negara tidak berlebihan memasuki ranah privat.
Seiring itu, KUHAP baru menggantikan aturan 1981 dengan memperkuat transparansi dan perlindungan HAM dalam penyidikan hingga persidangan. Polri pun telah menyiapkan pedoman teknis yang mulai diterapkan sejak 2 Januari 2026 di seluruh satuan.
