Jakarta, CoreNews.id – Myanmar melayangkan protes kepada ASEAN setelah kembali dibatasi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pekan lalu. Pemerintah Myanmar menilai organisasi regional itu melakukan “tindakan diskriminatif” sejak kudeta militer 2021 yang menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi.
Kementerian Luar Negeri Myanmar menuding sejumlah negara anggota ASEAN memperlakukan pemerintahannya secara tidak setara. “Perkembangan positif di Myanmar telah diakui oleh sebagian besar negara anggota ASEAN,” demikian pernyataan pemerintah Myanmar, Senin (11/5/2026).
Meski begitu, ASEAN tetap mempertahankan pembatasan terhadap Myanmar dalam forum tingkat tinggi. Presiden Filipina Ferdinand Marcos bahkan menyebut tidak ada kemajuan situasi di Myanmar sejak konflik pecah pascakudeta.
Perbedaan sikap juga muncul di internal ASEAN. Malaysia, Indonesia, dan Singapura mendorong sikap tegas terhadap Myanmar karena kekerasan terhadap warga sipil masih terjadi. Sementara Thailand dinilai lebih terbuka terhadap pemerintahan militer Myanmar.
