Jakarta, CoreNews.id – Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan menunda penambahan dapur baru Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari langkah efisiensi anggaran sekaligus penataan pelaksanaan program agar distribusi layanan lebih merata di seluruh Indonesia.
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan moratorium dapur baru dilakukan bersamaan dengan refocusing penerima manfaat. Menurutnya, saat ini jumlah pendaftar dapur MBG terus meningkat, namun penyebarannya belum merata karena masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan kawasan aglomerasi.
“Dalam rangka efisiensi anggaran, maka hal yang kami lakukan adalah refocusing penerima manfaat dan moratorium dapur titik-titik baru,” kata Nanik dalam keterangan pers yang diterima, Jumat (5/6/2026).
Ia menjelaskan, saat ini terdapat lebih dari 27.000 dapur MBG yang telah beroperasi maupun berada dalam tahap pelaksanaan. Karena itu, BGN akan mengevaluasi kebutuhan di setiap wilayah sebelum kembali membuka pendaftaran dapur baru.
“Misalnya di satu kecamatan ini cukup enam dapur saja, maka cukup enam. Jadi moratorium dilakukan sampai kami melihat kebutuhan yang sebenarnya. Kalau masih kurang, baru pendaftaran dibuka kembali,” ujarnya.
