Jakarta, CoreNews.id — Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2026 jadi 444,4 miliar dolar AS. ULN ini tumbuh 2,1 persen secara yoy atau setara setara Rp 7.999,2 triliun dengan kurs Rp 18.000 per dolar AS. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah kontraksi pertumbuhan ULN swasta yang lebih rendah.
Hal tersebut disampaikan Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso di Jakarta (15/7/2026). Menurut Denny, hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang. Sementara itu, peningkatan ULN Bank Indonesia didorong oleh kenaikan kepemilikan nonresiden terhadap instrumen moneter Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), sejalan dengan operasi moneter pro-market dan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak masih tingginya ketidakpastian global.
ULN pemerintah tersebut secara umum dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22 persen dari total ULN pemerintah), administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (20,6 persen), jasa pendidikan (16,2 persen), konstruksi (11,5 persen), serta transportasi dan pergudangan (8,5 persen).
Sementara itu, ULN swasta pada Mei 2026 dicatat sebesar 195,9 miliar dolar AS. ULN swasta ini mengalami kontraksi 0,1 persen secara tahunan. Kontraksi ini lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi 0,5 persen pada April 2026. ULN swasta berdasarkan sektor ekonomi, terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,9 persen dari total ULN swasta. ULN swasta juga tetap didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 74,9 persen dari total ULN swasta.*
